DPRD DKI Siapkan Penguatan Kebijakan Pro Buruh, Fokus Upah dan Perlindungan

“Kami akan dorong audit ketenagakerjaan secara berkala dan transparan, serta memastikan sanksi benar-benar dijalankan bagi pelanggar. Kami sedang mendorong skema perlindungan sosial daerah yang lebih inklusif, termasuk untuk pekerja informal dan gig worker, agar mereka punya jaring pengaman yang jelas," ujar Yuke.

Dia juga menekankan pentingnya intervensi pada aspek upah dan biaya hidup seluruh pekerja. Yuke memastikan DPRD akan memperkuat keberpihakan politik anggaran bagi buruh.

"Ke depan, kebijakan pengupahan harus lebih realistis terhadap biaya hidup Jakarta. Tidak cukup hanya mengikuti formula, tapi harus benar-benar menjawab kebutuhan riil buruh," katanya.

"Kami ingin APBD Jakarta hadir untuk buruh, baik dalam bentuk subsidi layanan dasar, pelatihan kerja, maupun perlindungan sosial yang konkret," tambahnya.

Sebelumnya, cuplikan video pidato Megawati Sukarnoputri terkait May Day ditayangkan saat FGD UU Ketenagakerjaan Baru dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.