Gibran Bagi-Bagi Susu di CFD, Bawaslu Jakpus Serahkan Wewenang Sanksi ke Pemprov DKI

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat mengaku sudah memanggil Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Gibran Rakabuming Raka. Kasus dugaan pelanggaran Gibran yang membagi susu saat Car Free Day (CFD) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau (hasil kajian) ini terbukti pelanggaran, sanksinya bukan di kita. Kita hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang, kalau peraturannya kan seperti itu. Kalau ada peraturan lain yang dilanggar, kita serahkan ke instansi," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro, Selasa (2/1/2024).

Baca Juga

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Dimas mengungkapkan Bawaslu Kota Jakarta Pusat merekomendasikan sanksi diberikan oleh pembuat peraturan tersebut, yakni Pemprov DKI Jakarta.

"Ya kita memberikan rekomendasi. Kalau Pergub itu kan berarti yang punya wilayahnya Gubernur, ya, berarti itu, hanya rekomendasi saja sifatnya," kata Dimas Trianto.

Baca Juga

Bawaslu Jakpus Panggil Gibran Rakabuming terkait Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta Siang Ini

Saat ditanya sanksi terberat dapat menggugurkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dalam Pemilu 2024, Dimas menegaskan pihaknya tidak memiliki wewenang hingga ke ranah tersebut.

"Tidak sampai ke sana, kita serahkan ke instansi terkait," tuturnya.

Baca Juga

Baliho Prabowo-Gibran Terpasang di Ikon Welcome to Batam, Bawaslu Sebut Pelanggaran

Sebelumnya, Bawaslu sudah mengirim surat kepada Gibran. Namun, Gibran tidak menghadiri panggilan Bawaslu.

Surat tersebut memiliki Nomor 061/PP.01.02/K JK-03/12/2023, perihal Undangan Klarifikasi.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq