Komnas Anak Panggil Ulang Pemprov DKI Jakarta Terkait Kisruh PPDB 2020

Antaranews ยท Senin, 06 Juli 2020 - 03:08 WIB
 Komnas Anak Panggil Ulang Pemprov DKI Jakarta Terkait Kisruh PPDB 2020

Sekjen Komnas Anak, Danang Sasongko (foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) melayangkan panggilan kedua kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meminta konfirmasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

Sebelumnya, Komnas Anak telah melayangkan surat pemanggilan pertama pada Jumat (3/7) kemarin ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta untuk meminta konfirmasi, namun hingga Minggu malam belum ada konfirmasi dari Pemprov DKI Jakarta untuk hadir dalam pemanggilan yang dijadwalkan Senin (6/7) besok.

"Senin (6/7) Komnas akan layangkan surat kembali meminta konfirmasi Pemprov DKI terhadap pelaksanaan PPDB," kata Sekretaris Jenderal Komnas Anak, Danang Sasongko, Minggu (5/7) malam WIB.

Komnas Anak menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB DKI Jakarta tahun 2020, diantaranya pada jalur zonasi. Tiga pelanggaran yang ditemukan oleh Komnas Anak yakni kuota zonadi yang dikurangi dari 50 menjadi 40 persen.

Selanjutnya, pelaksanaan PPDB DKI Jakarta bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

"Temuan terpenting Komnas adalah juknis PPDB DKI sudah benar tetapin pelaksanannya yang salah," kata Danang.

Menurut Danang, petunjuk teknis (juknis) PPDB DKI tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan sudah benar sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Permendikbud tersebut menyatakan bahwa jalur zonasi yang didahulukan adalah jarak (dalam artian titik tempat tinggal terdekat dengan sekolah). Dalam juknis PPDB DKI Jakarta tertulis bila kuota zonasi melebihi kapasitas maka yang diukur atau yang jadi pertimbangan adalah usia.

"Isi juknisnya begitu," ucapnya.

Namun, lanjut dia, pada pelaksanaan di lapangan PPDB DKI memprioritaskan usia bukan jarak. Hal ini tergambar dari 'output' PPDB daring. Pada lembaran output PPDB daring adalah nomor peserta, nama peserta, kelurahan dan sisi paling kanan tertulis usia. Sedangkan di daerah lain lembaran output daring tertulis nomor peserta, nama peserta, jarak (km/m).

"Kalau di Jawa Tengah jarak menggunakan satuan meter, kalau di Jawa Timur menggunakan satuan kilometer, kalau di Jakarta langsung usia, di situlah terjadi kekisruhan," lanjutnya.

Editor : Arif Budiwinarto