Menteri PUPR Basuki Tunggu Undangan Setneg Rapat Revitalisasi Monas

Antara ยท Jumat, 31 Januari 2020 - 14:44 WIB
Menteri PUPR Basuki Tunggu Undangan Setneg Rapat Revitalisasi Monas

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (Foto: Humas PUPR)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menghentikan sementara proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas). Kelanjutan revitalisasi Monas menunggu keputusan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dirinya dalam posisi menunggu undangan dari Sekretariat Negara (Setneg). Undangan tersebut terkait rapat yang membahas revitalisasi Monas.

"Belum (ada rapat). Nanti akan undangan dari Pak Setneg sebagai ketua komisi pengarah," katanya kepada wartawan usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Kementerian PUPR, Jumat (31/1/2020).

Basuki mengatakan, dalam rapat pembahasan revitalisasi akan diundang pemenang sayembara rancangan revitalisasi monas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan hadir dalam rapat tersebut.

Dalam struktur Komisi Pengarah, Anies menjabat sebagai sekretaris merangkap anggota. Sedangkan Basuki menjadi anggota.

Basuki memaparkan, intinya revitalisasi harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Keppres Nomor 25 Tahun 1995. Aturan tersebut mengatakan dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah.

"Sudah ada semua. Pemprov itu bertugas menyusun rencana dan anggaran kemudian Komisi Pengarah bertugas untuk menyetujui dan mengendalikan pembangunan di sekitar kawasan Taman Merdeka, termasuk Monas," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan revitalisasi Taman Monas yang membabat 190 pohon. Proses tersebut menarik perhatian khalayak karena ternyata pihak Pemprov DKI Jakarta disebut belum mengajukan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

DPRD DKI Jakarta kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proyek tersebut sampai terjadi kejelasan akan izin-izin yang ada.

Editor : Djibril Muhammad