Menteri PUPR Basuki Tunggu Undangan Setneg Rapat Revitalisasi Monas

Basuki memaparkan, intinya revitalisasi harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Keppres Nomor 25 Tahun 1995. Aturan tersebut mengatakan dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah.

"Sudah ada semua. Pemprov itu bertugas menyusun rencana dan anggaran kemudian Komisi Pengarah bertugas untuk menyetujui dan mengendalikan pembangunan di sekitar kawasan Taman Merdeka, termasuk Monas," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan revitalisasi Taman Monas yang membabat 190 pohon. Proses tersebut menarik perhatian khalayak karena ternyata pihak Pemprov DKI Jakarta disebut belum mengajukan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

DPRD DKI Jakarta kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proyek tersebut sampai terjadi kejelasan akan izin-izin yang ada.

Editor: Djibril Muhammad