Pemprov DKI Siap Ajukan Banding dan Tetap Ingin Lelang Ulang ERP

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tetap berkukuh untuk melelang ulang pengadaan electronic road pricing (ERP) alias sistem jalan berbayar elektronik. Langkah itu akan dilakukan meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan agar lelang yang ada sebelumnya tetap dilanjutkan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan dokumen untuk lelang ulang ERP. Dia mengklaim telah mendapatkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk melakukan lelang ulang tersebut.

Trump Minta CIA Siapkan Operasi di Venezuela

“(Lelang yang ada) kemarin dibatalkan karena kita sudah dapat legal opinion dari Kejaksaaan Agung, juga ada surat dari LKPP untuk proses pelaksanaan untuk itu. Saat ini kami sedang menyiapkan apa yang namanya penyempurnaan dokumen teknis sekaligus regulasinya yang kemudian kita siapkan dilakukan pelelangan,” ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2020).

Syafrin menjelaskan, pada pelelangan sebelumnya yang dimulai pada 2016 itu, ada ketentuan administrasi yang dilanggar oleh panitia lelang atau post bidding. Jika itu tetap dipaksakan, ada risiko yang sangat berat yang bakal ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Artinya jika prosesnya sudah post bidding dan tetap dilanjutkan maka risikonya adalah pidana tentu kita ingin menerapkan asas umum pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Karena putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum tetap, Syafrin menyatakan Pemprov DKI akan mengajukan banding. Dia menyebut lelang bisa dilanjutkan seiringan dengan proses hukum yang berjalan karena pelelangan dan pengajuan banding adalah dua hal yang berbeda. “Itu (pelelangan dan banding) hal lain,” katanya.

Sebelumnya, PTUN Jakarta membatalkan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies untuk melakukan lelang ulang pengadaan ERP atau sistem jalan berbayar. Anies diminta untuk melanjutkan lelang yang sudah berjalan sebelumnya.

Proses penerapan ERP sempat terhenti karena dua dari tiga peserta lelang, yakni Q Free ASA dan Kapsch TrafficCom AB, mengundurkan diri. Hanya tersisa satu vendor, yakni PT Bali Towerindo Sentra. Namun, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Anies melelang ulang ERP.

Mengetahui keputusan Anies itu, PT Bali Towerindo Sentra melayangkan gugatan ke PTUN. Gugatan itu memiliki nomor 191/G/2019/PTUN.JKT dan masuk pada 25 September 2019. Setelah melaksanakan proses pengadilan, PTUN mengabulkan gugatan PT Bali Towerindo. Ketua majelis hakim PTUN, M Arif Pratomo, memutuskan untuk mencabut pembatalan lelang ERP yang ingin diulang Anies itu.

“Mengadili dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut surat pengumuman pembatalan lelang dan menyatakan batal objek sengketa berupa surat pengumuman pembatalan lelang sistem jalan berbayar elektronik,” kata Arif dikutip dari situs resmi PTUN Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Selain itu, PTUN juga melarang tergugat yakni Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta untuk mengulang proses lelang yang sudah berjalan. Tindakan itu dianggap dapat merugikan PT Bali Towerindo selaku penggugat.

“Menyatakan bahwa tergugat dilarang melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sehubungan dengan keputusan TUN yang dapat merugikan penggugat, antara lain mengadakan proses pelelangan baru untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik,” tutur Arif.

Editor: Ahmad Islamy Jamil