Pj Gubernur DKI Bakal Cabut KJP Siswa yang Merokok, Ini Respons Orang Tua

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah orang tua siswa sekolah merespons kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang kedapatan merokok. Orang tua menilai sudah seharusnya ada sanksi tegas untuk mencegah siswa merokok.

"Mendukung saja sama kebijakan pemerintah, karena meskipun di rumah kita sudah melarang nggak boleh merokok, di luar kan atau di sekolah kan kita tidak tahu yah," ujar salah satu orang tua siswa, Retno (47) di kawasan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Baca Juga

Ben Gvir Bagikan Manisan saat Parlemen Israel Setujui RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

Ibu yang anaknya sekolah di SMPN 107 Jaksel itu juga berharap pemerintah memberikan solusi untuk mengatasi peredaran rokok kepada anak. Pasalnya, harga rokok dinilai masih terjangkau dan membuat anak-anak bisa membelinya.

"Kalau bisa sih ada solusinya juga dari pemerintah agar rokok tak bisa dijangkau oleh anak-anak khususnya, kan tidak baik juga buat kesehatan," kata Retno.

Baca Juga

Miris, Ayah Paksa Anak Perempuan 1,5 Tahun Minum Cap Tikus dan Merokok lalu Direkam

Orang tua siswa lainnya, Nugroho juga setuju dengan kebijakan pencabutan KJP itu. Namun, sanksi itu dinilai bukan solusi jangka panjang agar anak-anak terbebas dari rokok.

Pasalnya, anak-anak bisa merokok karena pengaruh lingkungan tempat dia tinggal dan bergaul.

"Sekalian juga dibuat gimana lingkungan masyarakat bebas dari asap rokok, vape, karena kalau masih bebasnya orang merokok di mana saja, anak-anak kan jadi ikut-ikutan juga nantinya, apalagi anak yang tinggal di keluarga perokok," kata orang tua yang anaknya sekolah di SMKN 47 tersebut.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Kepala Dinas Pendidikan mencabut KJP siswa yang kedapatan merokok. Nantinya, KJP itu bisa dialihkan ke penerima lainnya.

“Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok maka KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas,” kata Heru di Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) III PGRI DKI Jakarta di Balai Kota, Jumat (5/5/2023).

Editor: Reza Fajri