Polemik Vaksin Covid-19 Berbayar, Menkes Beri Penjelasan ke DPR

JAKARTA, iNews.id – BUMN Kimia Farma sudah menunda rencana Vaksin Gotong Royong yang berbayar. Namun, polemik tersebut masih bergulir di masyarakat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan  kebijakan itu diambil guna merespons penilaian masyarakat soal pemerintah kurang gesit dalam mencapai target vaksinasi.

Baca Juga

Zohran Mamdani Menang Pemilu Wali Kota New York City Menurut Hasil Hitung Cepat

“Vaksin Gotong Royong waktu di awal adalah merespons kebijakan ini dibikin untuk merespons, karena ada persepsi kalau pemerintah akan kurang gesit, kurang cepat, dibandingkan dengan swasta. Di awal memang dibikin seperti itu,” kata Menkes merespons beragam kritik Komisi IX
DPR dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR, Selasa (13/7/2021).

Namun, Budi menegaskan Vaksin Gotong Royong tidak berkaitan dengan pemerintah. Hanya saja, koordinasinya melalui Kemenkes, begitu juga dengan pengaturannya melalui Peraturan Menkes Nomor 19/2021. 

Baca Juga

PPKM Darurat, Setiap Keluarga di Jakarta Akan Dapat Bansos Tunai Rp600.000 untuk Dua Bulan

Dia pun hanya terlibat dalam penentuan merek vaksin dan jumlah yang dialokasikan.

“Vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma Group, dengan produsennya. Kami tidak terlibat, kemudian dijual juga oleh Bio Farma. Waktu itu keputusannya dikoordinasikan lewat kami. Kami hanya terlibat bahwa itu vaksinnya apa dan jumlahnya berapa banyak itu saja kami terlibat,” tuturnya.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh menanyakan, apakah vaksinasi berbayar ini dapat signifikan meningkatkan jumlah masyarakat yang vaksinasi. Padahal, keaduhan yang ditimbulkan luar biasa.

“Itu daya ungkitnya berapa pak? Apakah signifikan atau tidak? Ini kalau tidak signifikan, ramainya luar biasa, tapi ininya nggak jelas,” katanya menyela.