Polisi Ungkap Daftar Pihak yang Diminta Bantu Amankan Demo 27 Agustus, Tak Ada Ormas

JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya mengungkap pihak-pihak yang dimintai bantuan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Polisi memastikan tidak ada organisasi masyarakat (ormas) yang dilibatkan dalam koordinasi pengamanan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pengamanan aksi dilakukan melalui koordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, serta Pamdal Gedung DPR/MPR.

Baca Juga

Polisi Tangkap 3 Perusak Kamera CCTV saat Kerusuhan Demo 27 Agustus

“Saya sampaikan ya, Polda Metro Jaya mengajukan permohonan TNI kepada Kodam Jaya, kepada Pemprov DKI melalui Dinkes, Dishub, Satpol PP, serta kita mengajukan pamdal DPR,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga

Bambang Tewas saat Demo 27 Agustus, IPW Desak Polda Metro Usut Massa Misterius

Budi menjelaskan, Polda Metro Jaya tidak berkoordinasi dengan ormas dalam pengamanan demonstrasi tersebut. Menurutnya, prosedur pengamanan telah disiapkan dengan melibatkan unsur-unsur yang memiliki kewenangan.

Meski demikian, Budi mengatakan peran serta ormas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Baca Juga

Ubedilah Badrun: Demo 27 Agustus Wajah dari Kegelisahan dan Kemarahan Publik

“Jadi ada ketentuan yang menjelaskan bahwa peran serta dalam upaya memelihara kamtibmas, ada peran sertanya, tetapi tidak boleh melampaui kewenangan kepolisian,” ujar dia.

Dia menegaskan terdapat batasan mengenai keterlibatan ormas dalam menjaga kamtibmas. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Baca Juga

Khozinudin soal GRIB Jaya Amankan Demo: Ormas Tak Boleh Ambil Tugas Aparat, Kita Diadu Domba

“Batasan dan larangan ormas diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, serta ada sanksi hukum administratif dan pidana. Jadi di dalam Undang-Undang 16 Tahun 2017 itu sudah diatur tentang ketentuan itu,” tutur dia.

Penjelasan GRIB Jaya

Baca Juga

Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya mengonfirmasi kehadiran anggotanya di sekitar lokasi demonstrasi 27 Agustus yang berujung ricuh. GRIB Jaya menyebut anggotanya berada di dalam ruas jalan tol yang saat itu ditutup sementara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GRIB Jaya Zulfikar mengatakan, kehadiran mereka bukan untuk terlibat dalam bentrokan, melainkan menghalau massa yang mulai meluas ke berbagai kawasan di sekitar Gedung DPR/MPR.

"Jadi kami terpanggil, kami keluar dari kantor bukan mau perang dan menghantam mereka, kami datang ingin menghalau dan mengajak mereka pulang," kata Zulfikar dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Di Balik Demo Agustus 2026' yang disiarkan iNews, Selasa (1/9/2026).

Zulfikar menambahkan, massa GRIB Jaya yang berada di lokasi mencapai ratusan orang. Mereka disebut membawa bambu yang digunakan untuk menghalau massa.

"Kami di dalam tol, tidak keluar dari tol. Sekitar lima truk dan tiga mobil pribadi. Kami sambil menertibkan, kami niat datang ke lokasi kerusuhan bukan untuk perang dengan mereka," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian