PPKM Darurat, Bupati Bogor : Tak Ada Istilah Lockdown Hanya WFH 100 Persen 

BOGOR, iNews.id - Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan pengendalian kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor, harus fokus dilakukan secara koordinatif. Menurutnya, PPKM Darurat dilakukan akibat lonjakan kasus Covid-19 dan varian baru. 

"PPKM Darurat akan diterapkan lebih ketat dari PPKM Mikro sebelumnya. Tingkat penularan dan Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit juga semakin penuh," kata Ade Yasin Kamis (1/7/2021)

Baca Juga

4 Bukti Perang Rusia dan NATO Akan Terjadi pada 2029

Ade Yasin menambahkan untuk antisipasi lebih jauh, Pemkab Bogor juga telah melakukan verifikasi sejumlah rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor agar menyediakan ruang khusus pasien Covid-19 sebesar 30 persen. 

"Kalau ada rumah sakit swasta yang menolak silahkan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor," katanya.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Gaji Buruh Dipotong hingga PHK akibat PPKM Darurat

Selain itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran covid-19 klaster perkantoran telah diterbitkan Instruksi Bupati tentang Pembatasan Kegiatan Layanan Perkantoran di Lingkup Pemkab Bogor yakni pengurangan jam kerja perkantoran dan Pemberlakuan 100 persen WFH di Perangkat Daerah (PD) yang tingkat ketertularannya tinggi, sedangkan yang tingkat ketularan rendah diberlakukan WFO 25 persen dan WFH 75 persen.

"Jika tingkat ketertularannya tinggi kita harus berhentikan sementara kegiatan perkantoran dan berlakukan WFH 100 persen tidak ada istilah lockdown hanya WFH 100 persen," tegasnya.

Baca Juga

Infografis Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa Bali