Pramono bakal Temui Mendagri, Pastikan Obligasi Daerah Tak Bebani Gubernur Selanjutnya

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penerbitan obligasi daerah pada 2027 mendatang. Pasalnya, Tito sempat mengingatkan wacana penerbitan obligasi DKI Jakarta senilai Rp3,5 triliun.

"Apa pun itu, sebagai gubernur saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Sehingga dengan demikian, pada waktunya nanti, saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga

Pramono Respons Kekhawatiran Mendagri soal Penerbitan Obligasi: Bukan Hambatan bagi Jakarta

Adapun, Tito menekankan kemampuan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membayar utang setelah menerbitkan obligasi. Tito tak ingin penerbitan obligasi tersebut malah menjadi beban kepala daerah selanjutnya.

Mengenai peringatan Tito, Pramono menegaskan nilai obligasi sebesar Rp3,5 triliun bukan menjadi hambatan bagi kondisi keuangan Jakarta. Menurutnya, kemampuan keuangan Jakarta melalui APBD akan mampu melunasi pembayaran obligasi tersebut.

Baca Juga

Pemprov DKI bakal Luncurkan Obligasi Rp3,5 Triliun, Pramono: Bisa Dicontoh Daerah Lain

Dengan begitu, Pramono meyakini skema pembiayaan tersebut tidak akan menjadi beban gubernur selanjutnya. Sebab, pihaknya telah menghitung dan menentukan jangka waktu pembayaran yang ideal yaitu selama tujuh tahun.