Pramono Janji Beri 3 Insentif ke Buruh di Jakarta, Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan tiga insentif kepada buruh di Jakarta. Insentif itu diberikan berbarengan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 yang tengah difinalisasi.

Insentif pertama, kata Pramono, tarif transportasi yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan digratiskan bagi para buruh.

Baca Juga

Ingin Cari Keadilan, Aljazair Ingin Mengkriminalisasi Penjajahan Prancis selama 130 Tahun

"Kalau mereka akan menggunakan transportasi yang dikelola oleh Pemerintah Jakarta, kami minta untuk digratiskan," kata Pramono dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025). 

Kedua, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung iuran BPJS Kesehatan buruh yang tidak dibiayai oleh perusahaannya. Insentif ini diberikan karena beberapa perusahaan di Jakarta tidak menanggung biaya BPJS pekerjanya.

Baca Juga

UMP Jakarta Segera Diputuskan, Pramono: Rapat Terakhir Digelar Hari Ini

"Yang kedua adalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Walaupun sebagian besar buruh pasti sudah membayar atau menyelesaikan itu dengan perusahaannya, tetapi ada beberapa yang tidak mendapatkan, dan itu nanti yang akan di-cover oleh Pemerintah DKI Jakarta," ucap dia. 

Insentif ketiga, kata dia, pihaknya akan mengenakan tarif PAM Jaya bagi buruh.

Baca Juga

Pramono Ungkap Alasan Pembahasan UMP Jakarta 2026 Tak Digelar di Balai Kota

"Berkaitan dengan subsidi-subsidi lainnya, termasuk untuk air bersih. Saya sudah meminta kepada PAM Jaya, kalau buruh atau para pekerja ingin mendapatkan subsidi air bersih dari PAM Jaya, maka kami akan memberikan untuk itu," ujar dia.

Baca Juga

Pramono Pastikan UMP Jakarta 2026 Naik, Berapa Besarannya?

Di sisi lain, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta merupakan penengah antara buruh dan pengusaha dalam penetapan UMP Jakarta 2026. Dia mengakui dinamika tarik menarik antara kelompok buruh dan pengusaha pasti akan terjadi dalam pembahasan UMP.

"Tentunya pasti terjadi tarik-menarik untuk pengusaha maunya 0,5, buruh maunya 0,9. Di mana Pemerintah DKI Jakarta berada, itulah yang kemudian akan menentukan UMP yang ada di Jakarta," ucap dia.

Baca Juga

Pramono Segera Umumkan UMP Jakarta 2026, Naik jadi Berapa?

Editor: Rizky Agustian