Satpol PP DKI Razia Emisi Bus dan Truk, Upaya Kendalikan Pencemaran Udara

JAKARTA, iNews.id - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta melakukan penegakan hukum untuk mengendalikan pencemaran udara, Rabu (13/12/2023). Razia ini sesuai dengan peraturan daerah di Terminal Bus Kalideres dan sekitarnya.

Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tamo Sijabat mengatakan, kegiatan tersebut didasari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pencemaran Udara, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian.

Baca Juga

Trump Berharap Pasukan Stabilisasi Internasional Segera Tiba di Gaza

“Operasi ini merujuk pada pasal-pasal kunci yang mencakup aspek-aspek vital pengendalian pencemaran udara. Operasi yang kami lakukan ini diharapkan dapat menegakkan peraturan lingkungan dalam upaya menjaga kualitas udara di wilayah DKI Jakarta,” ujar Tamo dikutip, Kamis (13/12/2023).

Dia mengatakan, pada pelaksanaan tanggal 11 Desember 2023 di terminal Bus Kalideres, sebanyak 28 kendaraan bus dan angkot dilakukan operasi uji emisi di pintu masuk terminal. 

Baca Juga

Razia Uji Emisi di Jakarta Masih Berlaku hingga Akhir 2023, Hanya Diberi Surat Wajib Servis

Hasilnya, ada tiga kendaraan bus dan angkot yang tidak lulus uji emisi. Selanjutnya, pada 12 Desember 2023, sebanyak 12 kendaraan bus dilakukan operasi uji emisi dan lulus semua. 

Kemudian, dilakukan operasi uji emisi kepada 7 truk di depan PT United Can, Jalan Raya Daan Mogot Km 17, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Hasilnya, tiga truk tidak lulus uji emisi. Lalu, operasi uji emisi dilakukan kepada 10 truk di PT Ultra Prima Abadi (UPA) Jalan Raya Daan Mogot Km 6, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Hasilnya, ada satu truk yang tidak lulus uji emisi.

Baca Juga

PJ Gubernur Heru Pastikan Pemprov Tetap Gelar Uji Emisi Meski Tilang Ditiadakan

“Untuk kendaraan yang tidak lulus uji emisi, dilakukan tindakan sesuai prosedur. Yakni, melibatkan penegakan hukum secara yustisial dengan para pelanggar dijadwalkan untuk proses sidang yustisi tipiring pada tanggal 18-19 Desember 2023,” kata Tamo.