UMP DKI Jakarta 2023 Naik 5,6 Persen Jadi Rp4,9 Juta, Disnakertrans: Sudah Bisa Dipastikan

JAKARTA, iNews.id - Pemprov DKI Jakarta disebut menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar 5,6 persen jadi sekitar Rp4,9 juta. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menegaskan hal tersebut sudah dapat dipastikan.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan saat ini Pemprov DKI sedang melakukan finalisasi Surat Keputusan Gubernur DKI yang akan ditandatangani Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Baca Juga

AS Tetapkan Arab Saudi Berstatus Sekutu Non-NATO, Berikut 4 Keuntungannya

"Insya Allah ini sudah bisa dipastikan bahwa kenaikan UMP Pemprov DKI (2023) sebesar 5,6  Persen atau Rp4.901.798," kata  di Balai Kota Jakarta, Senin (28/11/2022).

Menurut dia, kenaikan UMP 2023 itu diputuskan setelah mencermati usulan dalam Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11/2022) yakni dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta.

Baca Juga

Pj Gubernur DKI Heru Tetapkan Besaran UMP 2023 Pekan Depan

Kadin DKI mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,11 persen atau menggunakan alfa 0,1 dan Apindo DKI mengusulkan menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 soal Pengupahan. Sedangkan Pemprov DKI dalam sidang itu membawa beragam unsur di antaranya pakar, akademisi, praktisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Unsur ini lah melakukan kajian, survei sehingga ketemu 5,6 persen atau alfa 0,2," ucapnya.

Andri menjelaskan  besaran UMP 2023 itu sesuai formula Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023. Andri menambahkan dalam penghitungan UMP 2023 menggunakan acuan UMP 2022 atau tahun berjalan yakni Rp4,6 juta, atau sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 sebesar Rp4,6 juta era eks Gubernur Anies Baswedan.

Dia optimistis kenaikan UMP 2023 itu diterima pengusaha setelah pada sidang gugatan di tingkat banding oleh Pemprov DKI era eks Gubernur Anies Baswedan kalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Insya Allah pengusaha menerima angka 5,6 persen," ucap Andri.

Editor: Rizal Bomantama