2 Alumni UGM Layangkan Gugatan Citizen Lawsuit soal Ijazah Jokowi ke PN Solo

SOLO, iNews.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali digugat terkait ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Gugatan citizen lawsuit (CLS) ini dilayangkan dua alumni UGM dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta (Solo) pada 28 Agustus 2025.

Gugatan CLS ijazah Jokowi dilayangkan dua alumni UGM bernama Top Taufan Hakim, jurusan Akuntasi lulus tahun 2001 dan Bangun Sutoto, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Pemerintahan lulusan tahun 2005.

Baca Juga

Trump Ribut dengan Pentolan MAGA Marjorie Greene: 'Gila, Pengkhianat, Tak Mau Jawab Telepon'

Selain Jokowi, sebagai tergugat utama, gugatan juga ditujukan kepada Rektor UGM Prof dr Ova Emilia sebagai tergugat II, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Prof Dr Wening Udasmoro sebagai tergugat III, Polri sebagai tergugat IV serta UGM sebagai turut tergugat.

Kuasa hukum penggugat, Dr Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa CLS berbeda dengan gugatan biasa atau class action. Tujuannya bukan untuk mendapatkan ganti rugi materiel, melainkan mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan agar tidak terjadi kelalaian serupa.

Baca Juga

Penggugat Ungkap Alasan Gugat Gibran Rp125 Triliun gegara Ijazah SMA

“Gugatan citizen lawsuit (CLS) diajukan untuk memaksa pemerintah melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara yang dilanggar atau diabaikan oleh kebijakan atau kelalaian pemerintah,” kata Taufiq, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Padahal sejumlah orang sudah ditahan dan diperiksa, seperti Bambang Tri dan Gus Nur.

Baca Juga

Sidang Perdana Gugatan terkait Ijazah SMA Gibran Digelar Hari Ini

Taufiq menegaskan alasan utama pengajuan CLS untuk melindungi kepentingan publik. Gugatan ini tidak hanya mewakili individu, tetapi seluruh warga negara yang haknya dinilai diabaikan.

“Di sini penggugat meminta pemerintah menunaikan kewajibannya. Jika pemerintah lalai atau membuat kebijakan yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan publik, CLS dapat diajukan untuk meminta pemerintah bertanggung jawab,” katanya.

Baca Juga

Duduk Perkara Gibran Digugat Rp125 Triliun, Ijazah SMA Dipermasalahkan

Dia menambahkan, CLS tidak mewajibkan penggugat membuktikan kerugian materiel secara langsung. Cukup menunjukkan bahwa pemerintah lalai dalam memenuhi kewajibannya.