4 Aspek Ini Mesti Dilihat dalam Kasus Irman Gusman

Felldy Utama ยท Sabtu, 08 Desember 2018 - 12:49 WIB
4 Aspek Ini Mesti Dilihat dalam Kasus Irman Gusman

Diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Hukum dan penegakkan keadilan' di Jakarta, Sabtu (8/12/2018) terkait kasus mantan Ketua DPD Irman Gusman. (Foto: iNews.id/ Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Guru Besar Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Profesor Suteki menilai kasus suap pengaturan kuota gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatra Barat yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman terlalu berlebihan.

Ada empat aspek yang disarankan Suteki kala melihat kasus mantan Ketua DPD Irman Gusman. Empat aspek itu adalah sosiologis, moral, etik dan religinya.

Dia menjelaskan, sebenarnya antara gratifikasi dengan suap itu memiliki perbedaan walaupun sangat-sangat tipis. Gratifikasi lumrah terjadi dan masih dapat dilaporkan dalam waktu 30 hari sejak seorang pejabat mendapatkan pemberian.

Sedangkan gratifikasi akan menjadi suap, jika yang seorang pejabat tidak melaporkan pemberian seseorang dan menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan tersebut.

"Yang dipersoalkan ketika gratifikasi Itu sudah terindikasi dengan suap dan ini yang dilarang secara hukum formal. Tetapi kalau saya melihat inti persoalan gratifikasi itu masih ada jeda waktu kira-kira 30 hari," kata Suteki, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Hukum dan Penegakkan Keadilan' di Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

BACA JUGA: Irman Gusman Serahkan Kesimpulan PK, Ungkap Sejumlah Kekhilafan Hakim

Dia menilai, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Mengingat, dalam sisi hukum, pencegahan memang menjadi sebuah langkah yang didahulukan sebelum praktik pelanggaran hukum terjadi.

"Mestinya KPK tidak mengutamakan masalah penindakan, tetapi aspek pencegahan. Dan aspek pencegahan ini yang saya tidak mencium. Kalau saya berpikir dalam sisi law and society. Jadi kalau ada orang terindikasi, lebih baik kita ingatkan supaya sadar, ketika masih terus itu baru jadi sasaran tembak," ujarnya.

Menurut Suteki, lembaga antirasuah itu harus lebih bijaksana dalam mengambil suatu tindakan. Langkah bijaksana itu dapat diambil jika saja KPK mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosiologi dan budaya.

"Saya melihat ini harus kita lihat lebih arif lagi, tidak hanya menyuarakan peraturan tetapi kita gali dari aspek sosiologisnya dari moral, etik, religion. Maksud saya ini tidak pas kalau digabung dengan undang-undang korupsi," katanya menjelaskan.

Tak hanya Prof Suteki, turut hadir dalam acara Polemik MNC Trijaya Network seperti mantan Mahkamah Agung (MA) DR Arbijoto, pakar hukum dan founder SA Institute DR Suparji Ahmad, pakar hukum tata negara dari Universitas Pancasila Muhammad Rullyandi, dan Pitan Daslani selaku editor buku menyibak kebenaran-Eksaminasi terhadap putusan perkara Irman Gusman.

Sementara dalam sidang peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Irman Gusman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/11/2018), tim penasihat hukum menyerahkan berkas kesimpulannya kepada majelis hakim. Dengan menyerahkan lembar itu, hakim menyatakan pihak yang berperkara sudah membacakan kesimpulannya.

"Dianggap dibacakan," ujar penasihat hukum Irman, Maqdir Ismail di Jakarta, Rabu (21/11/2018). Maqdir menjelaskan, kesimpulan yang diserahkan kepada hakim terkait dengan adanya bukti baru atau novum.


Editor : Djibril Muhammad