5 Poin Sikap Guru Besar Undip: Hukum untuk Capai Tujuan Negara, Bukan kekuasaan

JAKARTA, iNews.id - Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) menyatakan lima poin menyikapi situasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sikap itu bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi yang dibacakan oleh guru besar, dosen hingga BEM Undip di Taman Inspirasi Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

Pernyataan sikap itu didasari atas perkembangan konstelasi politik menjelang Pemilu 2024 dan pascaputusan MK terkait batas usia capres-cawapres diikuti deretan pelanggaran etika dalam demokrasi.

Baca Juga

Kekeringan Parah, Negara Arab Menabur Awan untuk Mendapatkan Hujan

"Kami guru besar, dosen dan BEM Undip berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi menyerukan kepada penyelenggara negara dan masyarakat luas," kata salah satu guru besar saat membacakan sikap.

Diketahui ada lima sikap sivitas akademika Undip dalam merespons situasi demokrasi terkini. Kelima sikap itu sebagai berikut:

Baca Juga

UPN Veteran Jakarta Serukan Selamatkan Demokrasi: Penyelenggara Negara Harus Junjung Tinggi Etika

1. Hukum sejatinya dibuat alat untuk mencapai tujuan negara bukan untuk mencapai kekuasaan belaka. Oleh karena itu kami imbau segenap penyelenggara negara untuk mengembalikan tujuan dibentuknya hukum guna mencapai cita-cita negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Indonesia tahun 1945.