50 Juta Warga bakal Mengakses Portal Bansos, Kemkomdigi Uji Ketahanan Sistem

JAKARTA, iNews.id - Sekitar 50 juta warga diproyeksikan akan mengakses portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) ketika layanan tersebut diterapkan secara nasional. Untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan stress test dan load test sebelum penerapan nasional (roll out) pada Oktober 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, besarnya jumlah warga yang akan menggunakan layanan tersebut membuat kapasitas dan keamanan sistem menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca Juga

Bansos Digital Berbasis AI Tak Bisa Dipakai Sembarangan! Hanya untuk Listrik, Beras dan Bensin

“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya, dikutip Jumat (11/9/2026).

Kemkomdigi akan menguji kemampuan sistem menghadapi lonjakan akses melalui stress test dan load test bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  Pengujian tidak hanya mengukur kapasitas layanan, tetapi juga memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat.

Baca Juga

Luhut Ungkap Bansos Berbasis AI Diluncurkan Oktober 2026, 50 Juta Warga Jadi Sasaran

“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.

Menurut Meutya, pemerintah juga akan mengatur pola akses masyarakat untuk menghindari penumpukan permintaan pada waktu yang sama. Langkah ini menjadi penting karena gangguan layanan pada saat rollout dapat langsung berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan akses.

Digitalisasi bansos saat ini telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kemudian menyiapkan perluasan layanan hingga mencakup seluruh wilayah secara nasional.

Meutya mengatakan antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam memperluas layanan tersebut.

“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.

Namun, perluasan layanan tidak hanya bergantung pada kemampuan sistem menampung pengguna. Akurasi data penerima juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos.

Untuk itu, Kemkomdigi dan kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital. Masyarakat dapat menggunakan mekanisme tersebut apabila menemukan data yang tidak sesuai dan mengajukan koreksi melalui sistem.

“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.

Mekanisme tersebut memungkinkan pemutakhiran data terus dilakukan setelah layanan berjalan. Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada pemindahan proses layanan ke sistem elektronik, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data yang keliru.

Editor: Reza Fajri