Acungkan 2 Jempol, Jokowi Apresiasi Pengolahan Sampah Jadi Listrik di Surabaya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (6/5/2021). Jokowi pun mengapresiasi gerak cepat pemerintah Kota Surabaya dalam merealisasikan fasilitas tersebut.

Kepala Negara ini meminta kota-kota lain untuk meniru apa yang telah dilakukan di Surabaya.

Baca Juga

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dari Saudara Menjadi Rival...

"Saya sangat mengapresiasi instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Nanti kota-kota lain akan saya perintah supaya tidak usah ruwet, lihat aja di Surabaya, tiru, kopi," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

Sejak 2018, Jokowi telah berupaya menyiapkan sejumlah payung hukum bagi daerah untuk bisa merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut. Lebih jauh lagi, keinginan untuk bisa memiliki fasilitas tersebut sudah ada sejak tahun 2008 saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Baca Juga

Terbang ke Jatim, Jokowi Akan Resmikan Pengolah Sampah Jadi Listrik di Surabaya

"Saya siapkan Perpresnya, saya siapkan PP-nya, untuk apa? Karena pengalaman yang saya alami sejak tahun 2008 saya masih jadi wali kota kemudian menjadi gubernur, kemudian jadi Presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah dari sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di Kota Solo waktu menjadi wali kota," katanya.

Payung hukum yang dikeluarkan Presiden antara lain Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuannya agar pemerintah daerah berani mengeksekusi program pembangunan tersebut tanpa khawatir terhadap payung hukumnya.

"Untuk memastikan Pemda itu berani mengeksekusi. Dulu takut mengeksekusi karena dipanggil. Kejaksaan panggil, nanti kepolisian panggil, ada KPK panggil. Karena payung hukumnya yang tidak jelas sehingga memutuskannya sulit," ujarnya.