AHY: Hukum Tidak Boleh Jadi Instrumen Politik terhadap Oposisi

Di samping itu, yang terpenting lagi, AHY meminta kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika dan norma berdemokrasi. "Bukan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter," katanya.

Baca Juga

Gerindra Tagih Janji AHY Kampanyekan Sandi, Begini Reaksi Demokrat

Sebelumnya dalam bidang ekonomi, AHY mengimbau presiden mendatang dapat meneruskan program-program Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Program tersebut untuk membantu dan melindungi serta meningkatkan kelayakan hidup masyarakat yang kurang mampu.

"Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan program-program pro-rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya," katanya saat pidato politik berjudul 'Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang,' di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Program-program prorakyat era SBY itu, dia menjelaskan, adalah Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Sementara (BLSM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selain itu ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa atau Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi (Bidik Misi), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Santri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran; seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.

Editor: Djibril Muhammad