Ajak Warga Gunakan Hak Pilih, PBNU: Tegakkan Pemilu Jujur dan Adil

JAKARTA, iNews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memandang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan mekanisme yang sah berdasarkan hukum negara dan agama untuk mengangkat dan membaharui mandat kepemimpinan politik atau nashbul imamah.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, Munas Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat pada 17 November 1997 telah menegaskan bahwa pemilu dalam negara demokrasi merupakan salah satu manifestasi prinsip syura (musyawarah) di dalam Islam yang sah dan mengikat.

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak, Legenda NASCAR Greg Biffle dan Keluarga Tewas

Karena itu, menyambut Pemilu serentak 2019, Nahdlatul Ulama menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Pertama, mengajak peran serta seluruh warga negara menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur dan adil dengan menggunakan hak pilihnya dalam mekanisme demokrasi lima tahunan. Pemilu yang jurdil adalah wasilah mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

“Karena itu, kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat, Nahdlatul Ulama menghimbau agar tidak golput. Gunakan hak pilih dengan nalar dan nurani untuk memilih calon presiden-calon wakil presiden serta calon-calon wakil rakyat (DPD/DPR/DPRD) yang memenuhi kriteria profetik shidiq, tablig, amanah, dan fathanah,” kata Kiai Said dalam konferensi pers di Kantor PBNU Jakarta, Senin (15/4/2019).

Wajib Syar’i, PWNU Serukan Warga Nahdliyin Tidak Golput

Selain itu, kata dia, PBNU mengajak kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu/DKPP), juga Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu) untuk menjamin penyelenggaraan pemilu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya demi mewujudkan demokrasi Indonesia yang bermartabat.

“Tindak dan jangan pernah berkompromi dengan politik uang (money politics) yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi,” katanya.

PBNU juga mengajak kepada para konstestan, tim sukses, pendukung, simpatisan, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan seluruh warga negara, serta aparat keamanan (TNI/Polri) agar bahu-membahu menciptakan suasana politik yang damai, tidak memprovokasi rakyat dengan berita hoaks dan ujaran kebencian, menerima hasil pemilu dengan legowo.

“Jika merasa keberatan terhadap hasil pemilu, maka menggunakan prosedur dan mekanisme konstitusional yang tersedia, sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Kiai Said, Pemilu adalah pesta demokrasi yang selayaknya dirayakan dengan damai dan tetap menjaga semangat persaudaraan bukan permusuhan.

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang digelar bangsa Indonesia dan menjadi batu uji kesiapan bangsa Indonesia berdemokrasi secara maju dan beradab.

Kiai Said mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun ini akan mengokohkan persepsi dunia bahwa Indonesia yang menyoritas Muslim dapat menyandingkan Islam dan demokrasi dalam satu tarikan napas.

“Karena itu, Nahdlatul Ulama mengimbau kepada semua pihak agar menjaga keamanan dan ketertiban, berpartisipasi dan berperan aktif memastikan penyelenggaraan pemilu yang damai, bersih, jujur, dan adil. Pemilu berbartabat adalah cerminan bangsa yang berbudaya, beradab. Mari kita wujudkan bersama,” katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut KH Maksum Mahfoedz (Waketum), Robikin Emhas (Ketua), A. Helmy Faishal Zaini (Sekjen), H Bina Suhendra (Bendahara Umum) dan Imam Pituduh (Wasekjen).

Editor: Kastolani Marzuki