Anggota DPR Anwar Sadad Dipanggil KPK, Diperiksa terkait Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Anwar Sadad terkait kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur (Jatim). Anwar yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/11/2026).

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Baca Juga

BGN Rekrut 2 Mantan Pegawai KPK, Perkuat Pengawasan Program MBG

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (9/11/2026).

Selain Anwar, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta bernama Bagus Wahyudiono. Belum ada informasi mengenai kehadiran kedua orang tersebut maupun materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik.

Baca Juga

Anggota DPR Anwar Sadad Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan, Ini Langkah KPK

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, 21 tersangka tersebut terdiri atas empat penerima suap dan 17 pemberi suap yang terbagi dalam tiga klaster.

Baca Juga

KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad, Dalami Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

"KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, yakni empat orang selaku pihak penerima dan 17 orang selaku pihak pemberi. Dalam penanganan perkara ini terdiri dari tiga klaster," kata Taufik, Rabu (22/7/2026).

Pada klaster pertama, KPK menetapkan mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi sebagai penerima suap. Sementara lima orang yang diduga sebagai pemberi suap yakni Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, Wawan Kristiawan, dan A. Royan.

Baca Juga

KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Namun, proses hukum terhadap Kusnadi dihentikan karena meninggal dunia. Adapun Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan telah menjalani proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara A. Royan belum diproses lebih lanjut karena sakit.

Pada klaster kedua, KPK menetapkan Anwar Sadad bersama stafnya, Bagus Wahyudiono, sebagai pihak penerima suap. Keduanya diduga terlibat dalam pengurusan dana hibah Pokmas di Jawa Timur.

Baca Juga

Prabowo Tunjuk Anwar Sadad Pimpin Gerindra Jawa Timur

Sementara itu, 10 orang yang ditetapkan sebagai pemberi suap dalam klaster kedua yakni Ra. Wahid Ruslan, Moch. Mahrus, M Fathullah, Achmad Yahya, Mahud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.

Kemudian pada klaster ketiga, KPK menetapkan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar sebagai penerima suap. Sedangkan Ahmad Jailani dan Mashudi ditetapkan sebagai pihak pemberi.

Dalam konstruksi perkara, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah Pokmas mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019-2022.

Dari alokasi tersebut, Anwar diduga meminta komitmen fee sebesar 15-20 persen kepada koordinator lapangan atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran kuota dana hibah.

KPK menduga para koordinator lapangan yang memperoleh jatah hibah kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal.

Setelah dana hibah dicairkan, mereka diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20-25 persen kepada Anwar melalui stafnya, Bagus Wahyudiono. Uang tersebut diduga diberikan secara tunai maupun melalui pembayaran kebutuhan pribadi Anwar.

KPK juga mengungkap dugaan pemberian uang sedikitnya Rp6,9 miliar dari tiga orang, yakni Achmad Yahya, Ra. Wahid Ruslan, dan M Fathullah kepada Anwar melalui Bagus. Uang tersebut diduga sebagai pembayaran awal atau uang ijon untuk mendapatkan alokasi dana hibah di daerah masing-masing.

Rinciannya, Achmad Yahya diduga memberikan Rp1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah Rp14,8 miliar. Kemudian Ra, Wahid Ruslan diduga menyerahkan Rp1,42 miliar untuk mendapatkan alokasi Rp28,9 miliar.

Sementara M Fathullah diduga memberikan Rp3,61 miliar guna memperoleh dana hibah sebesar Rp24 miliar.

Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono dengan nilai sekitar Rp22 miliar.

Aset yang disita meliputi tanah, rumah, rumah toko (ruko), apartemen, gedung olahraga, hingga stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE). Sejumlah aset tersebut tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur.

Editor: Donald Karouw