Anggota DPR Beri Warning soal Penyadapan: Tak Boleh Cuma Modal Curiga
Padahal, kata dia, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan serta mencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.
"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," ujar Habiburokhman.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," katanya.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Editor: Rizky Agustian