Anggota DPR Beri Warning soal Penyadapan: Tak Boleh Cuma Modal Curiga
"Untuk empat hal, keamanan negara, teroris, korupsi, narkoba, boleh digunakan untuk mencari bukti awal. Di luar itu harus berhati-hati," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR mulai membahas RUU Penyadapan setelah adanya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti, Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU ini merupakan lanjutan setelah KUHAP rampung.
"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.
Habiburokhman menyinggung kasus penyadapan ilegal. Menurutnya, permasalahan ini merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.