Anggota DPR Ungkap Revisi UU Pilkada Tak Libatkan Publik: Wajar Banyak yang Menolak

Minggu, 25 Agustus 2024 - 02:00:00 WIB

DPR memutuskan membatalkan pengesahan Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada. (Foto MPI).

JAKARTA, iNews.id - DPR memutuskan membatalkan pengesahan Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada yang diinisiasi oleh Badan Legislatif (Baleg). Anggota DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengungkapkan alasan mengapa RUU Pilkada sudah seharusnya dibatalkan.

"RUU Pilkada dibahas di Baleg dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa melibatkan partisipasi publik, wajarlah jika menuai penolakan mulai dari para akademisi, civil society, mahasiswa hingga masyarakat luas. Ada kekhawatiran bahwa RUU ini didorong oleh kepentingan politik pihak tertentu," ujar Didi, Sabtu (24/8/2024).

Zohran Mamdani Sapa Imigran New York 'Ana Minkum, Wa Ilaykum', Ini Artinya

Politisi Demokrat ini menilai, proses pembahasan kilat di Baleg DPR yang tidak mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam RUU Pilkada tersebut telah melukai hati rakyat.

"RUU yang dibahas di Baleg dianggap tidak melibatkan partisipasi publik secara cukup. Juga proses legislasi yang tidak transparan atau terlalu cepat dapat mengabaikan masukan dari berbagai stakeholder, seperti pemilih, calon kepala daerah, dan LSM, yang mungkin memiliki pandangan penting mengenai aturan pemilihan," ucap mantan Anggota Baleg DPR itu.

Gerindra: Prabowo dan Jokowi Berpandangan Sama terkait Revisi UU Pilkada Dibatalkan

Proses pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR diketahui dilakukan hanya kurang dari 7 jam. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu 21 Agustus 2024, tepat pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.55 WIB dengan keputusan yang tidak sejalan seperti amanat MK.

11 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo Revisi UU Pilkada, Terbanyak di Jakarta

Menurut dia, putusan Baleg mencederai demokrasi karena bertentangan dengan konstitusi di mana putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Ini (putusan Baleg) merupakan penurunan kualitas demokrasi. Beberapa pihak khawatir bahwa perubahan dalam RUU bisa berdampak negatif pada kualitas demokrasi lokal, dengan membuat pemilihan kurang representatif atau lebih rentan terhadap manipulasi politik," ujar Didi.