Aset First Travel Dirampas Negara, Korban: Bukankah Itu Uang Kami?

Okezone, Muhamad Rizky, Tim iNews.id · Senin, 04 Juni 2018 - 20:09 WIB
Aset First Travel Dirampas Negara, Korban: Bukankah Itu Uang Kami?

Bos First Travel Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan saat menjalani persidangan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu 30 Mei 2018. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, iNews.id – Korban penipuan biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hari ini meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) terkait putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018) lalu. Ketika itu, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman maksimal terhadap tiga bos First Travel yakni Andhika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan.

Selain menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa, majelis hakim PN Depok juga memutuskan bahwa aset yang disita dari ketiga bos First Travel itu bakal dirampas negara. Menanggapi putusan tersebut, timbul pertanyaan di kalangan para korban, bukankah aset-aset sitaan tersebut dibeli dari uang jamaah dan bukan dari hasil korupsi? Mengapa harus dirampas oleh negara?

Kuasa hukum korban First Travel, Luthfi Yazid mengatakan, pada Pasal 39 juncto 46 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang disebutkan bahwa barang sitaan hasil kejahatan dapat dirampas negara. “Jika aset yang disita dari First Travel dirampas negara, lantas bagaimana kemudian solusinya bagi para korban? Mayoritas korban menginginkan uangnya kembali, refund,” ujar Luthfi melalui siaran pers yang diterima iNews.id di Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dia menuturkan, selama ini para jamaah memahami bahwa mereka menyetor penuh ke perusahaan First Travel dan mereka tahunya harus berangkat umrah. Namun, kini mereka harus menghadapi nasib tragis. Pasalnya, sebagian dari jamaah mengumpulkan uangnya dari tunjangan pensiun yang diterima tiap bulan, uang lembur, uang hasil penjualan sayur, dan semacamnya untuk dapat pergi umrah ke Tanah Suci Mekkah.

Bos First Travel Andika Surachman (ketiga dari kiri, mengenakan rompi oranye) dan istrinya Anniesa Hasibuan (kanan, berjilbab hitam). (Foto: ANTARA)


Luthfi menjelaskan, jika dalam proses penyitaan ada aset sita atau barang bukti yang dianggap milik pihak ketiga, maka yang demikian itu harus dijelaskan atau diklarifikasi dalam sebuah persidangan. Harus jelas apa yang menjadi underlying agreement alias perjanjian yang mendasarinya.

“Misalkan, berapa piutangnya, berapa harga yang disepakati untuk pelunasan hutangnya dan semacamnya. Sebab, setiap penyitaan dilakukan dengan sebuah penetapan, maka mengalihkan aset barang sita haruslah dengan putusan pengadilan. Jika tidak, maka itu namanya pengalihan sepihak dan ilegal,” tuturnya.

Selain itu, kata Luthfi, pengembalian atau pengalihan barang sitaan juga harus memperhatikan penjelasan Pasal 46 KUHAP yang menyebutkan, untuk pengembalian barang harus memperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan yang menjadi sumber kehidupan.  

“Ini apa maksudnya? Jika ada aset sitaan yang akan dikembalikan, maka yang harus diutamakan adalah orang kecil atau yang less in power, yaitu jamaah. Karena, bagi mereka uang sebesar itu dapat menjadi sumber kehidupan, sedangkan bagi kreditur besar atau pihak yang punya duit uang untuk biaya umrah hanyalah uang receh,” ucapnya.

Dia mengatakan, ketentuan dalam penjelasan Pasal 46 KUHAP tersebut lebih demokratis dan manusiawi daripada aturan yang terkait dengan UU Kepailitan yang memberikan keistimewaan kepada kreditur preference dan semacamnya.

“Jika ada yang menyanggah bahwa bukan kewajiban pemerintah untuk menalangi korban First Travel karena itu urusan korporasi, perusahaan. Pertanyaannya, mengapa pemerintah dulu menalangi atau mem-bailed-out kasus Bank Century, BLBI, atau PT Lapindo? Bukankah mereka juga korporasi sama halnya dengan PT Anugerah Karya Wisata atau First Travel?” ujar Luthfi.

Dalam kasus First Travel, kata dia, negara sebenarnya dapat melakukan shared responsibility, yaitu berbagi tanggung jawab antara korporasi dan negara. Bagaimanapun, negara harus hadir dalam persoalan semacam ini yang bukan mustahil akan bermunculan lagi di masa mendatang. “Negara tidak boleh diam, tidak boleh pasif. Apapun keadaannya sekarang, 63.310 korban kejahatan (First Travel) memerlukan solusi yakni uangnya kembali atau mereka diberangkatkan untuk umrah,” ucapnya.

Janji pemerintah untuk korban First Travel

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan memprioritaskan penggantian kerugian bagi korban yang miskin terkait kasus penipuan agen umrah First Travel. Rencana tersebut dia ungkapkan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/6/2018).

“Kami sudah minta melalui MA tentu yang membawahi para hakim-hakim itu agar para hakim juga bisa memprioritaskan ketika nanti memberikan putusan, diprioritaskan untuk menalangi korban-korban yang miskin,” kata Lukman.

Dia menuturkan, saat ini pemerintah tengah menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) terkait perkara First Travel. Dengan begitu, pemerintah dapat menghitung seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan tersebut untuk dibagi kepada para korban.

“Sejauh ini kami harus menunggu putusan hukum karena sekarang belum inkrah, masih ada upaya hukum yang diajukan pihak First Travel, mereka banding. Tapi apapun nanti, ketika sudah berkekuatan hukum tetap, maka di situ akan diketahui berapa aset yang dimiliki First Travel,” tuturnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/6/2018). (Foto: ANTARA)


Sebelumnya, majelis hakim PN Depok telah memutuskan perkara penipuan agen perjalanan umrah First Travel, Rabu (30/5/2018). Tiga bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan dijatuhi vonis hukuman maksimal.

Masing-masing terdakwa divonis hukuman berbeda. Andika selaku Direktur Utama PT First Anugrah divonis 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Istrinya, Anniesa divonis 18 tahun dengan denda Rp10 miliar. Serta adik Anniesa, Kiki divonis 15 tahun denda Rp5 miliar subsider kurungan delapan bulan. Atas putusan vonis itu, para terdakwa memilih untuk mengajukan banding.

Editor : Ahmad Islamy Jamil