Jika Aset First Travel Dijual, Tiap Jamaah Hanya Dapat Rp200.000

JAKARTA, iNews.id – Korban penipuan biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi aset perusahaan tersebut. Langkah itu diperlukan agar para jamaah tidak kehilangan haknya pascaputusan Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, 30 Mei 2018 yang menetapkan aset sitaan dari First Travel bakal dirampas negara.

Kuasa hukum korban Firs Travel, Luthfi Yazid mengatakan, dalam persidangan dengan terdakwa tiga bos First Travel yakni Andhika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan di PN Depok pada 7 Mei 2018, jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan sejumlah tuntutannya. Di antara tuntutan itu adalah meminta kepada majelis hakim agar menyerahkan aset barang sitaan atau barang bukti kepada pengelola aset yang diberi nama Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel (PPAKFT).

Baca Juga

Presiden Serbia Ungkap Perang NATO Vs Rusia Tak Terelakkan

PPAKFT terdiri dari 13 orang agen yang merupakan korban sekaligus pelapor. Namun, JPU selaku eksekutor negara justru tidak ada dalam wadah yang dibentuk berdasarkan akta notarial No 02 tanggal 16 April 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati di Depok itu.

“Dalam putusan yang dibacakan (dalam sidang di PN Depok) pada 30 Mei lalu, tuntutan JPU agar aset First Travel diserahkan kepada PPAKFT tidak disebutkan oleh majelis hakim. Yang terjadi malah aset perusahaan itu menjadi rampasan negara. Bukankah aset-aset sitaan tersebut dibeli dari uang jamaah dan bukan dari hasil korupsi? Mengapa harus dirampas oleh negara?” kata Luthfi di Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dia menuturkan, ada beberapa poin keberatan atau penolakan yang sebelumnya disampaikan PPAKFT kepada majelis hakim PN Depok terkait pengelolaan aset First Travel. Pertama, mereka melihat barang bukti aset yang disita tidak semuanya masuk dalam tuntutan JPU.