Jika Aset First Travel Dijual, Tiap Jamaah Hanya Dapat Rp200.000

Tim iNews.id ยท Selasa, 05 Juni 2018 - 06:00 WIB
Jika Aset First Travel Dijual, Tiap Jamaah Hanya Dapat Rp200.000

Bos First Travel Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan saat menjalani persidangan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu 30 Mei 2018. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, iNews.id – Korban penipuan biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi aset perusahaan tersebut. Langkah itu diperlukan agar para jamaah tidak kehilangan haknya pascaputusan Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, 30 Mei 2018 yang menetapkan aset sitaan dari First Travel bakal dirampas negara.

Kuasa hukum korban Firs Travel, Luthfi Yazid mengatakan, dalam persidangan dengan terdakwa tiga bos First Travel yakni Andhika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan di PN Depok pada 7 Mei 2018, jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan sejumlah tuntutannya. Di antara tuntutan itu adalah meminta kepada majelis hakim agar menyerahkan aset barang sitaan atau barang bukti kepada pengelola aset yang diberi nama Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel (PPAKFT).

PPAKFT terdiri dari 13 orang agen yang merupakan korban sekaligus pelapor. Namun, JPU selaku eksekutor negara justru tidak ada dalam wadah yang dibentuk berdasarkan akta notarial No 02 tanggal 16 April 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati di Depok itu.

“Dalam putusan yang dibacakan (dalam sidang di PN Depok) pada 30 Mei lalu, tuntutan JPU agar aset First Travel diserahkan kepada PPAKFT tidak disebutkan oleh majelis hakim. Yang terjadi malah aset perusahaan itu menjadi rampasan negara. Bukankah aset-aset sitaan tersebut dibeli dari uang jamaah dan bukan dari hasil korupsi? Mengapa harus dirampas oleh negara?” kata Luthfi di Jakarta, Senin (4/6/2018).


Dia menuturkan, ada beberapa poin keberatan atau penolakan yang sebelumnya disampaikan PPAKFT kepada majelis hakim PN Depok terkait pengelolaan aset First Travel. Pertama, mereka melihat barang bukti aset yang disita tidak semuanya masuk dalam tuntutan JPU.

PPAKFT merujuk pada sejumlah aset sitaan yang sebelumnya telah digembar-gemborkan di media seperti rumah mewah milik bos First Travel di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat; gedung kantor First Travel di Jl Radar Auri Cimanggis Depok, Jawa Barat, dan;  rumah tinggal di Kelapa Dua Depok. Selain itu, ada lagi barang sitaan berupa sejumlah unit mobil seperti Hummer, Toyota Vellfire, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Mercy E 250, dan lain sebagainya.

Pengacara para terdakwa, yaitu Puji Wijayanto dan Wawan Ardiyanto, dalam persidangan telah memohon agar aset-aset yang disita sebagai barang bukti itu segera dijual dan hasilnya diberikan kepada para korban First Travel. Di pengadilan Wawan Ardianto juga memberikan pernyataan dan memperkirakan seluruh aset tersebut bernilai Rp200 miliar. Kuasa hukum lain dari para terdakwa, yakni Muhammad Akbar, bahkan mengklaim bahwa aset First Travel mencapai Rp300 miliar.

“Akan tetapi, menurut perkiraan PPAKFT, nilai aset perusahaan itu ternyata bukan Rp200 miliar atau Rp300 miliar seperti yang disebut para pengacara itu. Namun hanya sekitar Rp25 miliar yang jika dibagi kepada 63.310 korban kejahatan First Travel, masing-masing jamaah diperkirakan hanya akan menerima sekitar Rp200.000,” kata Luthfi.

Merujuk pada perkembangan kasus tersebut, para jamaah korban First Travel mendesak LPSK melakukan semacam intervensi untuk menyelamatkan aset perusahaan itu. Sebab, menurut mereka, LPSK juga mempunyai yurisdiksi untuk melindungi harta korban kejahatan.

“Mekanisme restitusi melalui LPSK ini agaknya dapat juga dilaksanakan berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,” ucap Luthfi.

Editor : Ahmad Islamy Jamil