Aturan Hak Pensiun Presiden-Wapres Digugat ke MK, Ketidakjelasan Norma Pemberhentian Disorot
JAKARTA, iNews.id - Tiga orang warga negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mempersoalkan adanya ketidakjelasan norma terkait pemberhentian presiden-wapres dengan hak pensiun.
Para pemohon di antaranya I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Mereka menggugat Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Pemohon mempersoalkan tidak adanya klasifikasi yang jelas terhadap syarat dan kualifikasi terhadap pemberhentian dengan tidak hormat. Akibatnya, penentuan status pemberhentian dinilai bergantung pada diskresi politik MPR tanpa standar objektif yang terukur.
"Ketidakpastian hukum norma a quo mengenai kualifikasi dan syarat yang dapat dijadikan dasar memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak hormat merupakan bentuk nyata kerugian konstitusional para pemohon untuk mendapatkan hanya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," tulis pemohon dikutip dari surat permohonan uji materinya, Selasa (17/11/2026).
Mereka menilai ketidakjelasan kualifikasi pemberhentian tidak dengan hormat berpotensi membuka ruang subjektivitas politik. Dengan demikian, lanjut pemohon, hal ini juga dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap hak administratif dan pensiun mantan Presiden maupun Wakil Presiden.