Aturan Hak Pensiun Presiden-Wapres Digugat ke MK, Ketidakjelasan Norma Pemberhentian Disorot
Para pemohon turut membandingkan aturan tersebut dengan ketentuan pemberhentian anggota DPR, jaksa, dan aparatur sipil negara (ASN). Menurut mereka, sejumlah institusi tersebut telah memiliki kriteria yang lebih terperinci mengenai pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
Dalam permohonan itu, para pemohon juga menyinggung dinamika ketatanegaraan terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka saat masih duduk di kursi Wakil Presiden. Pemohon menilai DPR saat itu tengah mewacanakan atau berencana melakukan langkah pemakzulan terhadap Gibran.
Para pemohon mempertanyakan kategori pemberhentian yang akan disematkan apabila skenario pemakzulan tersebut benar-benar terjadi. Mereka menilai belum terdapat instrumen hukum yang memberikan parameter objektif untuk menentukan apakah pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus dikategorikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
"Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarik pada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan?" ungkap pemohon.
Pemohon menilai jika status dengan pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat diserahkan ke ruang diskresi MPR maka penegakan konstitusi akan bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilankonstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas. Padahal, lanjut pemohon, status pemberhentian tersebut melekan dengan hak administratif seperti hak pensiun.