Badai PHK Guncang Industri Media, Pemerintah Dinilai Perlu Reformasi Tata Iklan hingga Beri Subsidi Bersyarat

Yovantra menilai, pemerintah perlu mendukung transformasi media. Bantuan itu bukan hanya dengan insentif fiskal atau bantuan finansial, melainkan juga dengan menciptakan program untuk memperkuat kapasitas inovasi media lokal, mendorong diversifikasi pendapatan media, menguatkan model berbasis komunitas, dan meningkatkan kualitas jurnalisme.

Pemerintah juga bisa membuat semacam dana abadi untuk mendukung proyek-proyek inovatif seperti jurnalisme data, teknologi baru, bisnis model eksperimen seperti membership, donasi dan non-profit journalism. Ini bisa berbentuk hibah kompetitif, bukan subsidi rutin.

Penyebab Industri Media Bergejolak

Menurut Yovantra, ada sejumlah faktor yang menyebabkan industri media Tanah Air bergejolak dan mengalami tantangan untuk bertahan saat ini. Pertama, perubahan pola konsumsi audiens yang semakin beralih ke platform digital dan media sosial sementara model bisnis media konvensional masih bergantung pada iklan dan model distribusi lama. 

Kedua, disrupsi teknologi. Platform seperti Google dan Meta menguasai pasar iklan digital sehingga pendapatan iklan yang dulu menopang media, sekarang lebih banyak "bocor" ke platform global ini. 

"Faktor ketiga, krisis kepercayaan dan kualitas. Banyak media yang terjebak dalam produksi berita cepat untuk mengejar traffic, mengorbankan kualitas dan kredibilitas, yang malah membuat publik semakin menjauh," tutur Yovantra.

Selain ketiganya, situasi ekonomi global dan nasional juga memperburuk kondisi industri media. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat turut berpengaruh.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di titik terendah dalam lebih dari tiga tahun terakhir, yang menunjukkan tekanan signifikan pada daya beli masyarakat dan belanja iklan," ujarnya.

Editor: Maria Christina