Bahaya Menikmati Polarisasi Identitas Menuju 2024

Jeannie Latumahina

Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo

Rusia Sengaja Biarkan Kapal Mata-mata NATO Pantau Uji Coba Rudal Nuklir

POLARISASI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Padanan katanya sering disebut sebagai pembelahan masyarakat menjadi dua yang saling berhadapan. Tentu saja kita mengenal kata cebong, kampret, NKRI, Kadrun, PKI, aman, Arab, dsb, di mana semakin menguatkan dominasi masing-masing kelompok, melalui buzzer-buzzer yang makin menguatkan kebencian terhadap lawan pendukungnya.

Terhitung, model polarisasi identitas sudah terbangun sejak 2012, 2014, 2017 dan 2019, membelah menjadi dua kelompok bermusuhan. Tentu ini tidak dapat dikatakan sebagai gimmick politik demokrasi, karena selalu muncul terus menerus. Jelas, ini adalah desain politik yang dibangun oleh siapa, partai politik tentunya.

Indonesia sebagai negara kesatuan, jelas akan dapat terpecah jika desain politik terus menerus seperti membiarkan atau bahkan menikmati situasi polarisasi identitas ini. Walau mengatakan politik identitas bukan bagian dari skenario politik, nyatanya apa yang berkembang di masyarakat telah digunakan mendulang suara selama "lima kali" dalam proses pesta demokrasi.

Indonesia sebagai bangsa yang besar, majemuk atas berbagai suku, agama, bahasa, keturunan menjadi negara kesatuan tentu bisa luluh lantak jika model polarisasi masyarakat dibelah terus menerus oleh kepentingan politik kekuasaan, yang sebenarnya sudah memakan ratusan ribu nyawa dalam perjalanan sejarahnya.

Kita ingat peristiwa gelap yang terjadi sepanjang sejarah bangsa akibat dari polarisasi masyarakat yang semakin mengerucut tahun 1965, Orde Lama, Orde Baru, Jawasentris, Berasnisasi. Sangat lama disembuhkan, perlu proses panjang untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali akan kesadaran sebagai anak bangsa yang hidup dalam kesatuan.

Memang bahwa tujuan akhir dari setiap partai politik adalah memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya, menjadi pemenang dari setiap pemilihan. Namun memenangkan dengan cara mengabaikan tujuan persatuan, kebersamaan, kesatuan sebagai bangsa yang utuh, apalagi sampai menumpahkan darah dan nyawa. Sangat perlu ditinggalkan dan masukkan dalam kotak, kunci rapat-rapat, dan upaya memakai atau memanfaatkan kembali cara barbar demikian jadikan sebagai dosa tidak terampuni.

Partai politik harus mampu meninggalkan cara polarisasi demikian, mengubah menjadi partai pencerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pencerahan sebesar-besarnya untuk dapat memenangkan setiap pemilihan dalam pesta demokrasi.

Memberikan konsep-konsep ide perbaikan, kerja sama pemikiran dalam satu konsensus perasaan senasib dalam membangun kehidupan masa depan yang lebih baik sebagai sesama umat manusia, sebagai desain politik.

Demikian juga kandidat tokoh pemimpin, juga jangan berdiam diri menikmati yang terjadi seperti menanti di tikungan untuk menang. Kandidat tokoh harus mampu melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas, ide-ide yang jelas terukur, teruji rekam jejaknya, tidak hanya mampu berbicara namun sungguh terbukti bekerja bagi kemajuan bangsa dengan mengorbankan dirinya untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Dalam hal ini tentu tidak baik para kandidat tokoh calon dalam capres, hanya mengatakan akan meneruskan yang dikerjakan Jokowi, namun membiarkan potensi kerusakan terjadinya polarisasi identitas. Bahwa meneruskan segala hal yang baik dari pemimpin sebelumnya, sudah diamanatkan oleh undang-undang. Tidak perlu dikatakan lagi.