Bamsoet: Muhammadiyah Usul Menghidupkan Kembali Utusan Golongan di MPR

JAKARTA, iNews.id - Wacana penghidupan kembali utusan golongan mencuat saat pimpinan MPR melakukan kunjungan ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Wacana tersebut dinilai menambah ruang dialektika terkait pembahasan amandemen kelima UUD NRI 1945 selain kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, anggota DPR menyuarakan suara rakyat, khususnya dari masing-masing daerah pemilihan (dapil), sedangkan anggota DPD menyuarakan suara daerah per provinsi. Pertanyaannya kemudian, siapa yang mewakili suara-suara golongan, khususnya yang minoritas?

Baca Juga

Inilah Kerajaan Eswatini, yang Rajanya Poligami Gila-gilaan hingga 70 Istri

"Memang bisa disalurkan melalui anggota DPR maupun DPD. Tapi sejauh mana efektifitasnya, bisa diperdebatkan. Karena itu, pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik untuk dielaborasi lebih jauh," ujarnya.

Bamsoet menyampaikan hal itu dalam diskusi 'Refleksi Akhir Tahun MPR RI', di Jakarta, Rabu (18/12/19). Diskusi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini turut dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dari Provinsi Bengkulu.

Baca Juga

Bamsoet Ungkap 5 Pendapat soal Wacana Amendemen UUD 1945

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengatakan, wacana utusan golongan muncul karena PP Muhammadiyah prihatin atas kondisi demokrasi Indonesia yang kian terjebak dalam angka-angka. Padahal, belum tentu angka-angka tersebut betul-betul mewakili suara rakyat keseluruhan.

Bamsoet mengaku, wacana utusan golongan belum dibahas lebih jauh di internal MPR. Saat PP Muhammadiyah menyampaikan hal tersebut, MPR menyampaikan ke publik dengan harapan mendapat respons sehingga bisa mewarnai ruang-ruang dialektika.

Baca Juga

Ketua MPR: Amendemen UUD 1945 Bisa Dilakukan jika Ada Konsensus Nasional

Dia meminta tak perlu terburu-buru menerima atau menolak wacana tersebut. Mantan ketua DPR ini berharap para ahli hukum tata negara, sosiologi dan sejarawan dapat terlibat langsung membahas wacana tersebut. 

"Bagaimana sebetulnya jati diri bangsa Indonesia. Apakah utusan golongan memang relevan diadakan kembali, jawaban akhirnya rakyatlah yang menentukan," kata Bamsoet.

Terkait wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan MPR RI 2019-2024 memulainya dengan melakukan silaturahim kebangsaan. Antara lain ke para mantan presiden, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat hingga media massa. 

Pimpinan MPR, Bamsoet mengungkapkan, sudah berdiskusi dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah dan dalam waktu dekat akan ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Sejumlah kunjungan ke media massa juga sudah dilakukan.

"Jadi atau tidaknya amandemen kelima dilakukan, tergantung kehendak rakyat. MPR tak mungkin melangkahi rakyat, karena itulah kita buka ruang dialog seluasnya. MPR punya golden time hingga 2023 untuk menyelesaikan apakah amandemen bisa dilakukan pada periode ini atau tidak karena jika sudah memasuki 2024 dan mendekati Pemilu, khawatir ada penilaian politis yang tak sejalan kepentingan bangsa," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad