Bandara IMIP Morowali Seperti Negara dalam Negara, Ketum GCP: Usut Tuntas!

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H Kurniawan, angkat bicara terkait polemik Bandara IMIP di Morowali yang belakangan disebut sebagai bandara “gaib” karena beroperasi tanpa ada otoritas negara. Kurniawan menilai situasi ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara.

“Ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo selama ini bahwa negara sudah bocor, ini salah satu bukti, keamanan negara dimasuki orang yang nggak jelas, aneh kok didiamkan selama ini, ada apa? Negara harus bersikap, jangan mau kita disepelekan,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (25/11/2025).

Rusia Ungkap AS Rekrut Tentara Bayaran untuk Ukraina di Filipina

Dia mengatakan, kejanggalan di Morowali tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penjajahan modern yang dibiarkan. Dia menyoroti ketiadaan petugas bea cukai maupun imigrasi di bandara yang telah beroperasi sejak diresmikan pada 2019 itu.

“Di Morowali tidak adanya bea cukai dan imigrasi di bandara tersebut, ini aneh, negara ke mana selama ini? Saya minta ini diusut tuntas, siapa yang bermain, jangan tebang pilih sikat, karena tidak menghormati bangsa ini!” katanya.

Satgas PKH Soroti Bandara IMIP Morowali: Serasa Ada Negara dalam Negara

Kurniawan juga menyoroti fakta bahwa Bandara IMIP telah beroperasi cukup lama, tetapi tanpa keberadaan aparatur negara yang seharusnya bertugas mengawasi aktivitas penerbangan.

“Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan, kok bisa? Kenapa?” ujarnya.

Kurniawan menambahkan bahwa pemerintah perlu mengungkap secara jelas siapa pihak yang memberikan izin beroperasinya bandara tersebut sejak awal.

“Yang terpenting pada saat ini perlu ada kejelasan mengenai siapa yang memberi izin bandara sejak awal. Sorotan ini membuka lebar potensi pelanggaran yang terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara. Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi kemudian dikembangkan zaman Jokowi,” katanya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara itu beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi.

“Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP, tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” bunyi narasi video yang diunggah akun Instagram Satgas PKH, @satgaspkhofficial, dikutip Selasa (25/11/2025).

Video itu menyebutkan, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Satgas PKH merasa ada yang aneh ketika tiba di Bandara PT IMIP.

“Banyak kerawanan bandara tersebut namun tidak ada satu pun otoritas negara. Bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat. serasa ada negara di dalam negara,” bunyi narasi video tersebut.

Disebutkan, seluruh kru yang berada di Bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati.

Editor: Reza Fajri