Bansos Digital Berbasis AI Tak Bisa Dipakai Sembarangan! Hanya untuk Listrik, Beras dan Bensin

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyiapkan skema pembatasan penggunaan bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan (AI). Nantinya, bansos hanya bisa untuk membeli listrik, beras dan bensin.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme penyaluran bansos secara digital. Salah satu opsi yang dibahas berupa pemberian kupon dengan penggunaan terbatas.

Luhut Ungkap Jurus Cegah Bansos Berbasis AI Dipakai Judol, Siapkan Opsi Kupon Digital

“Kita masih mikir apakah nanti memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online, jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam,” ujar Luhut dikutip Jumat (11/9/2026).

Skema tersebut memungkinkan penerima bansos hanya menggunakan bantuan untuk kebutuhan yang sudah ditentukan pemerintah. Dengan begitu, dana bantuan diharapkan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bansos Digital Berbasis AI Segera Diluncurkan, Luhut: Tidak Boleh Judi Online!

Luhut menilai digitalisasi bansos juga dapat membuat penyaluran bantuan lebih transparan dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Sistem digital dinilai dapat memperkecil interaksi langsung dalam proses distribusi bantuan.

“Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia,” jelasnya.

Luhut Ungkap Bansos Berbasis AI Diluncurkan Oktober 2026, 50 Juta Warga Jadi Sasaran

Pemerintah menargetkan penyaluran bansos secara digital mulai diuji coba pada kuartal I 2027. Sepanjang 2026, pemerintah akan melakukan penataan dan pencocokan data penerima agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

“Kalau pendistribusian kita uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Kan selama ini banyak sekali tadi 60 persen, 50 persen itu off target secara nasional, ya,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan digitalisasi dan penataan data penerima mencapai 80 persen sebelum tahap peluncuran. Roll out program tersebut direncanakan pada pekan ketiga Oktober 2026.

“Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” ungkap Luhut.

Editor: Puti Aini Yasmin