Bantah Ingin Masukkan Zulhas ke Kabinet Jokowi, PAN: Bantu Pemerintah Tangani Covid-19
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membantah kabar alasan masuknya PAN ke koalisi pemerintah untuk memasukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) ke dalam kabinet Jokowi-Amin. Menurutnya, PAN hanya ingin membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19.
"PAN mendukung dan membantu penanganan pemerintah soal pemberantasan pandemi Covid 19, terutama soal kebijakan PPKM, prokes, dan mempercepat program vaksinasi untuk dapat menciptakan herd immunity," kata Viva Yoga saat dihubungi MNC Portal, Rabu (25/8/2021).
Yoga menambahkan, PAN juga untuk akan membantu pemerintah mempercepat program pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan UMKM dan kebijakan ekonomi yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Yang diinginkan PAN agar badai pandemi Covid 19 segera berlalu, agar masyarakat Indonesia bisa hidup normal lagi, pertumbuhan ekonomi naik, lapangan pekerjaan tersedia luas, kesejahteraan rakyat meningkat," katanya.
Menurutnya, pertemuan dengan presiden Jokowi dan pimpinan partai koalisi sama sekali tidak membahas tentang persiapan Pilpres 2024.
"Tidak ada kaitannya dengan 2024," kata Yoga.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Rabu malam (25/8/2021).
Ternyata, dalam pertemuan tersebut, ada parpol yang menjadi anggota baru koalisi yakni PAN. Hal ini disampaikan Sekjen Partai NasDem Johnny Plate dalam konferensi pers yang digelar secara daring di rumah dinasnya di Widya Chandra.
Johnny menguraikan elite-elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk PAN yang disebutkan menjadi sahabat baru koalisi.
Menurutnya, bergabungnya PAN diharapkan semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia.
Johnny melanjutkan, karena masih suasana pandemi yang dibicarakan tadi adalah bagaimana kegotongroyongan politik dapat dilakukan, sehingga bisa menghasilkan kebijakan secara cepat, tepat, dan efesien. Jangan sampai terjadi kegagapan dalam kebijakan.
Editor: Nur Ichsan Yuniarto