Bareskrim Jerat 2 Tersangka Kasus Korupsi Lahan Cengkareng dengan TPPU

JAKARTA, iNews.id - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri menjerat dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar) dengan jeratan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keduanya yakni SUK dan RHI.

"Dari hasil pendalaman kita bisa mengaitkan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana LP dari 0702/XI 23 November 2021," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo dalam jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Baca Juga

Media Asing Soroti Banyak Kayu Gelondongan dalam Banjir Dahsyat Sumatra

Cahyono menjelaskan, perkara ini dimulai dari dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng. 

Pasalnya, kata Cahyono, lahan itu peruntukannya untuk pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda dengan nilai proyek Rp668 miliar. 

Baca Juga

Bareskrim Usut Dugaan Korupsi Gerobak Dagang di Kemendag

"Nah untuk pelaksanaannya ini di tahun anggaran 2015 dan 2016. Kemudian untuk modus operandinya, tersangka RHI membuat persyaratan penerbitan SHM secara tidak benar. Atau tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terbit SHM atas nama saudari TNS," ujar Cahyono. 

Dalam pengusutannya, Cahyono menyatakan, diyakini telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa suap terhadap para pihak yang barang buktinya sudah disita. Sehingga ini menjadi satu modus korupsi pengadaan tanah. 

"Kemudian setelah terbitnya SHM, tersangka RHI menawarkan tanah tersebut kepada dinas perumahan dan gedung pemerintah provinsi DKI. Kemudian tersangka SUK ini salah satu pegawai pada dinas perumahan selaku pengadaan untuk pembangan rusun secara tidak benar," ucap Cahyono.

"Jadi disini ada fakta yang ditemukan ada kesesuaian niat jahat antara SUK dengan RHI," tambahnya. 

Proyek itu bernilai Rp684.510.250.000 dengan rincian tahun anggaran 2015 sebesar Rp668.510.250.000 dan anggaran tahun 2016 sebesar Rp16 miliar. Dari perbuatan dua tersangka negara telah merugi senilai Rp649 miliar.

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Korupsi Jo Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan TPPU. 

Editor: Faieq Hidayat