Bareskrim Minta Produsen Minyakita Tak Manfaatkan Momen Bulan Puasa untuk Bertindak Curang

JAKARTA, iNews.id - Polri memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha untuk tidak berbuat curang dan memanfaatkan momen bulan puasa. Hal ini menyusul kasus Minyakita tak sesuai takaran yang seharusnya berisi 1000 mililiter (ml) atau 1 liter, namun hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml. 

"Kepada para pelaku usaha agar mematuhi regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf kepada wartawan, Rabu (13/3/2025).

Baca Juga

Bom Bunuh Diri Guncang Islamabad, Menhan Pakistan Tetapkan Status Perang

"Jangan ada yang memanfaatkan momen-momen di hari besar keagamaan seperti ini untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar serta merugikan masyarakat," tuturnya.

Helfi memastikan pihaknya bakal menindak tegas para pelaku usaha Minyakita yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Seperti, pemilik PT Artha Eka Global Asia Depok berinisial AWI yang ditetapkan sebagai tersangka, karena mengemas minyak goreng subsidi tersebut tidak sesuai takaran sesuai label kemasan.

Baca Juga

Bareskrim Ungkap Modus Licik Produsen MinyaKita Sunat Takaran Minyak Goreng

"Semoga pengungkapan kasus dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang," ucapnya.

Baca Juga

Polda Metro Sidak 4 Produsen MinyaKita, Temukan Takaran Minyak Goreng Disunat

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut masyarakat sebagai konsumen dapat meminta pengembalian produk maupun dana, buntut kasus Minyakita tak sesuai takaran.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang menyebut hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

"Terkait dengan hak dan kewajiban konsumen itu sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 tahun 1999 sebagaimana saya sebutkan sebelumnya," ucap Moga kepada wartawan, Selasa (12/3/2025).

Dia menjelaskan, pengembalian barang atau uang itu bisa dilakukan jika masyarakat mendapatkan barang yang dibeli tak sesuai dengan ketentuan seharusnya. 

Bahkan, masyarakat dapat menempuh gugatan di pengadilan jika penjual tidak mengindahkan permintaan pengembalian produk atau uang tersebut.

Editor: Aditya Pratama