Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur terkait Quick Count Pilpres 2019

Aditya Pratama ยท Kamis, 16 Mei 2019 - 13:39 WIB
Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur terkait Quick Count Pilpres 2019

Komisioner Bawaslu membacakan keputusan pelanggaran prosedur yang dilakukan KPU terkait quick count, Jakarta, Kamis (16/5/2019). (Foto: iNews.id/ Aditya Pratama).

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah karena melanggar tata cara dan prosedur terkait lembaga penghitungan cepat atau quick count pada Pilpres 2019. Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan pada sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi lembaga hitung cepat di ruangan sidang Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).


Bawaslu juga meminta kepada KPU segera memperbaiki tata cara yang melakukan quick count Pilpres 2019 tersebut.


"Menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat," ujar Abhan di ruangan sidang Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

BACA JUGA:

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara dan Prosedur Input Data Situng

Jokowi: Quick Count 12 Lembaga Survei Jokowi-Ma'ruf Menang 54,5 Persen

Pada kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, KPU tidak mengumumkan secara resmi perihal pendaftaran pelaksanaan kegiatan quick count Pilpres 2019.


Selama ini KPU tidak pernah menyampaikan secara tertulis kepada lembaga yang melakukan quick count hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei jajak pendapat dan atau quick count hasil Pemilu.


“Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat," ucapnya.

Bawaslu juga memutuskan KPU bersalah karena melanggar tata cara serta prosedur input data Sistem Informasi dan Penghitungan Suara (Situng).

"Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng," kata Abhan di ruang sidang Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.


Editor : Kurnia Illahi