Begini Kronologi Pengungkapan Kasus Jual Beli Surat Sakit Palsu

Annisa Ramadhani ยท Jumat, 12 Januari 2018 - 20:46:00 WIB
Begini Kronologi Pengungkapan Kasus Jual Beli Surat Sakit Palsu
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil mengamankan jaringan jual beli surat dokter keterangan sakit palsu. (Foto: iNews.id/Annisa)

JAKARTA, iNews.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus kejahatan dunia siber yang memperjualbelikan surat keterangan sakit palsu melalui media sosial (medsos).

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, para pelaku telah menjalankan aksi kejahatan tersebut selama bertahun-tahun.  

“Dilakukan dengan membuka blog, Instagram. Akunnya kemudian menawarkan jasa membuat surat sakit. Penyebarluasan surat sakit mengutip bayaran pengguna jasa. Ada harga yang bervariasi,”  ujar Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Dari kasus tersebut, kata dia, polisi berhasil menangkap tiga pelaku pembuatan dan penjual jasa surat keterangan sakit palsu di tiga lokasi berbeda. Mereka adalah MJS, NDY, dan MKM. Tersangka pria berinisial MKM dan wanita inisial MJS ditangkap di Cengkareng, Jakarta Barat, di tempat yang berbeda. Sementara, wanita lainnya inisial NDY ditangkap di Batu Ceper, Tangerang, Banten.

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) II Dittipidsiber Kombes Pol Asep Safrudin membeberkan kronologis pengungkapan kasus tersebut. Dia mengatakan, kasus ini berawal dari laporan Kementerian Kesehatan bahwa telah beredar surat sakit yang diperjualbelikan di media sosial yaitu melalui akun Instagram, Twitter, dan Facebook.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas e-Commerce—yang dibentuk Dittipidsiber Bareskrim Polri—mulai melakukan penyelidikan sekitar awal Januari lalu. Hasilnya, tim satgas memastikan informasi tentang kejahatan di bidang digital yang dilaporkan Kemenkes itu memang benar terjadi. Saat itu, polisi menemukan akun-akun yang memperjualbelikan surat keterangan sakit palsu. Yang menarik, para penjual surat palsu itu ternyata tidak berprofesi sebagai dokter.

Setelah mengantongi identitas pelaku MJS melalui laman blog suratsakitjkt.com, polisi pun lantas bergerak cepat untuk menangkap penjual dokumen abal-abal itu. Polisi mendalami dari mana tersangka mendapatkan surat yang akan diproduksi kepada pelanggannya—yang kebanyakan berasal dari kalangan karyawan dan mahasiswa.

“Ternyata ada dua orang lainnya yang terlibat yaitu MKM dan NDY. MKM ini juga menjual surat sakit itu melalui akun medsos dan laman suratsakit.blogspot.com ini. Mereka sekaligus memproduksi surat itu,” kata Asep menjelaskan.

Tersangka NDY memainkan peran sebagai pelaku yang membantu melakukan marketing (pemasaran). Sementara, MKM yang berperan sebagai otak kejahatan dan telah melakukan aksinya sejak 2012. Ide bisnis terlarang tersebut berawal saat dia menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta beberapa tahun silam. Saat merasa malas bekerja, MKM mencoba memesan surat keterangan sakit palsu.

Setelah MKM keluar dari perusahaan, dia pun beralih profesi untuk mengembangkan ide jahatnya dengan membuat bisnis jual beli surat keterangan sakit palsu. Nama-nama dokter dan instansi yang dicantumkan dalam surat-surat palsunya ada yang ditulis secara sembarangan oleh pelaku. Polisi pun akhirnya menyita 49 barang bukti dari tersangka NDY, satu bukti ponsel Blackberry dari tersangka MKM, kemudian dua alat bukti lainnya dari MJS yang digunakan dalam melancarkan aksinya.

“Lewat media Instagram dan lainnya, dia jual (surat palsu) itu seharga Rp25.000 sampai Rp50.000. Dalam sehari, pelaku bisa melayani sampai 20 pemesan. Dia bisa dapatkan sejuta (rupiah) per hari kalau lagi ramai. Transaksi pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening bank atas nama SS,” tutur Asep.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan atau Pasal 29 Ayat 1, Pasal 73 Ayat 1 Jo Pasal 77 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Editor : Zen Teguh

Bagikan Artikel: