Berharap Pengaruh Eni Saragih, Alasan Pengusaha Samin Tan Suap Rp5 M

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 15 Februari 2019 - 18:30 WIB
Berharap Pengaruh Eni Saragih, Alasan Pengusaha Samin Tan Suap Rp5 M

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengumumkan penetapan pengusaha Samin Tan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/2/2019). (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pemilik PT. Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan (SMT) memberikan hadiah atau janji kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih sebanyak Rp 5 miliar.

Uang tersebut diduga untuk memuluskan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT. AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga, Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka.

"SMT diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 terkait dengan PKP2B PT. AKT di Kementerian ESDM sejumlah Rp5 miliar," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferensi pers di kantornya, Jumat (15/2/2019).

BACA JUGA:

Ini Profil Pengusaha Samin Tan, Tersangka Suap Eni Saragih

KPK Tetapkan Pengusaha Samin Tan Tersangka karena Suap Eni Saragih

KPK menduga Eni menyanggupi permintaan Samin Tan untuk mempengaruhi Kementerian ESDM dengan menggunakan pengaruhnya di forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian tersebut.

"Eni diduga meminta sejumlah uang kepada SMT untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung," ujar Laode.

Pengusaha Samin Tan

Atas perbuatannya Samin Tan disangkakan melanggar pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Laode menjelaskan, penetapan tersangka Samin Tan merupakan pengembangan penyidikan dan mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan. Atas dasar itulah, KPK menyimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji terkait proses pengurusan torminasi kontrak Parjanjian Karya pengusahaan pertambangan Batubara (PKPZB) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


Editor : Djibril Muhammad