Bertemu Mahfud MD, Ormas Keagamaan Apresiasi Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP

JAKARTA, iNews.id - Para pimpinan organisasi keagamaan mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Apresiasi tersebut disampaikan saat berdialog dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Rabu, (17/6/2020).

“Kami atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang sensitif dan cepat merespons aspirasi masyarakat sehingga kemarin setelah bertemu Bapak Presiden beliau mengumumkan bahwa pemeritah menunda pembahasan RUU HIP,” kata Wakil Sekjen MUI Pusat Najamuddin Ramli.

Spanyol Kewalahan Terima 2,3 juta Permohonan Kewarganegaraan, Ada Apa Gerangan?

Para tokoh yang hadir dari berbagai organisasi agama ini bersyukur karena reaksi masyarakat yang cenderung panas bisa segera diredam dengan pernyataan pemerintah yang tergolong cepat. RUU HIP sebelumnya menuai kontroversi luas masyarakat karena berpotensi memecah-belah bangsa.

Ketua Al Washliyah, Yusnar Yusuf mengatakan, di antara para ormas keagamaan sempat berpikir RUU HIP merupakan gagasan pemerintah yang disampaikan ke DPR. Namun mereka senang karena Menko Polhukam hadir dan menjelaskan sikap pemerintah.

Ini Alasan Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP

Semua tokoh yang umumnya mendapat kesempatan menyampaikan pandangannya mengaku sangat penting menjaga Pancasila. Karena itu, bila ada pihak yang ingin melemahkan Pancasila, mereka akan hadapi dengan segala upaya.

“Pancasila adalah titik temu dari semua agama. Kami umat Budha merasa sangat perlu dengan Pancasila ini, karena itu kami akan menolak semua yang ingin melemahkan Pancasila. Ideologi yang kuat akan menciptakan bangsa yang disiplin” ucap Sugianto dari Permabudhi.

Pimpinan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menyampaikan, dibutuhkan kecakapan sangat baik bila terkait dengan kajian dan penyiapan sebuah produk perundang-undangan, apalagi terkait ideologi Pancasila.

“Karena itu, langkah pemerintah sudah sangat baik yang selain menunda juga mendorong DPR untuk mengkaji lebih jauh RUU HIP,” ujar Ketua PGI pendeta Gomar Gultom.

Para tokoh organisasi keagamaan ini memaklumi bila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membutuhkan dasar hukum lebih kuat seperti undang-undang. Namun, diingatkan agar tidak melebar dan semata-semata untuk penguatan lembaga. Mereka juga berharap agar DPR lebih banyak menyerap aspirasi rakyat dan pihak terkait agar didapatkan

Romo Heri Wibowo dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta DPR untuk mengkaji kembali RUU ini. Karena itu, kata dia, KWI menolak segala bentuk pelemahan dan mendukung penguatan Pancasila dengan cara tepat.

Pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) menggarisbawahi besarnya reaksi dan perhatian umat terhadap RUU HIP ini karena memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga ideologi negara. NU pun bersyukur pembahasan RUU HIP dihentikan.

“Baru kali ini NU dengan berbagai ormas lain seperti Muhammadiyah, Al Wasliyah, PUI, dan lain-lain punya pandangan yang sama, padahal biasanya berbeda. Momentumnya menjadi pas karena yang bicara dari pihak pemerintah adalah Pak Mahfud,” ucap Wakil Sekjen PBNU Andi Najmi Fuadi.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP karena fokus menangani pandemi Covid-19. Pemerintah pun tidak mengeluarkan surat presiden.

Perwakilan organisasi keagamaan yang hadir pada pertemuan ini yaitu MUI, NU, Al Washliyah, ICMI, PGI, dan KWI. Hadir pula pimpinan Mathlaul Anwar, Perti, PUI, PHDI, Walubi, Permabudhi, MBI, dan Matakin.

Editor: Zen Teguh