Besok, Aliansi Rakyat Bone Demo Besar-Besaran Tolak Kenaikan PBB-P2 hingga 300 Persen

BONE, iNews.id - Aliansi Rakyat Bone Bersatu berencana menggelar aksi besar-besaran menolak kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen, Selasa (19/8/2025). Aksi demonstrasi itu diperkirakan diikuti 1.000 orang dari berbagai organisasi dan masyarakat dari 27 kecamatan di Bone. Mereka akan menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati dan DPRD Bone.

Saat ini, posko perjuangan yang didirikan mahasiswa dan pemuda di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone terus menuai simpati masyarakat.

Baca Juga

Inilah Kerajaan Eswatini, yang Rajanya Poligami Gila-gilaan hingga 70 Istri

Sejak dibuka, Jumat (15/8/2025), posko tersebut ramai didatangi warga yang memberikan dukungan moril maupun logistik, seperti air mineral, makanan, dan donasi uang. 

Posko yang terbuat dari terpal yang diikat pada tiang-tiang kayu ini menjadi pusat aktivitas para pendemo. Logistik yang terkumpul ditutup terpal agar terlindung dari kerusakan, sementara spanduk besar bertuliskan “Aliansi Rakyat Bone Tolak Kenaikan PBB-P2” terpampang mencolok di lokasi.

Baca Juga

Mendagri Akui Kenaikan PBB Imbas Penyesuaian Tiap 3 Tahun, tapi...

Koordinator posko, Arfah, menjelaskan bahwa logistik yang terkumpul merupakan bentuk simpati warga untuk mendukung aksi besar-besaran menolak kenaikan PBB-P2, yang bervariasi dari 65 persen hingga 300 persen. Kenaikan ini dianggap memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. “Logistik ini akan digunakan untuk aksi besar menolak kenaikan PBB-P2 yang mencekik warga,” ujar Arfah, Senin (18/8/2025).

Salah seorang warga, Abu Bakar, yang mengunjungi posko, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan pemuda dan mahasiswa. 

“Jika kenaikan PBB-P2 ini benar terjadi, akan sangat meresahkan dan menghancurkan. Ekonomi warga saat ini sudah susah, kenaikan pajak hanya akan menambah beban,” katanya.

Pemkab Bone, melalui Kepala Bapenda Muh Angkasa, membantah kenaikan PBB-P2 mencapai 300 persen, dan menyebut kenaikan rata-rata hanya 65 persen akibat penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, warga menilai kebijakan ini tidak transparan dan kurang disosialisasikan, memicu gelombang protes yang kian meluas.

Editor: Kastolani Marzuki