BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elite dari penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendataan ulang juga menemukan sekitar 6 juta siswa yang tercatat sebagai penerima manfaat secara ganda.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pendataan ulang dilakukan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyesuaikan penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran program prioritas pemerintah pada tahun depan.

Prabowo ke Korban Gempa NTT di Nagekeo: MBG Mau Dilanjutkan atau Tidak?

Menurut Sudaryono, sekolah swasta elite dinilai tidak membutuhkan program MBG sehingga sejumlah sekolah dikeluarkan dari daftar penerima.

"Salah satunya kita ingin, dapat dan nggak dapat kan pasti ada urusannya sama uang, kalau dapat berarti nambah uang, kalau nggak dapat kurangi uang. Kita sudah sisir, beberapa sekolah swasta elite saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

Kasus Dugaan Korupsi MBG, Kejagung Periksa Pemasok Ompreng hingga Mitra SPPG

Sudaryono mengungkapkan sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia telah masuk daftar pengecualian. Sekolah tersebut nantinya diumumkan BGN dan informasinya dapat diakses masyarakat melalui radar MBG.

"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk sekolah taruna nusantara, dan bhayangkara. Bisa dicek, di radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," lanjutnya.

Eks Waka BGN Lodewyk Pusung bakal Kembali Ajukan Praperadilan terkait Kasus MBG ke PN Jaksel

Selain sekolah elite, BGN menemukan persoalan data penerima manfaat ganda. Sudaryono menyebut sekitar 6 juta siswa terdata lebih dari satu kali sebagai penerima MBG.

Salah satu contohnya, seorang siswa tercatat sebagai penerima manfaat di pesantren sekaligus masuk dalam data penerima di sekolah menengah pertama (SMP).

"Tahun ini kita sisir karena ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat, yang itu misal dia daftar di pesantren, terus di SMP juga dia ada namanya," lanjutnya.

Pendataan ulang tersebut dilakukan menjelang penyusunan anggaran MBG tahun depan. Sudaryono menyebut alokasi anggaran MBG pada 2027 sekitar Rp240 triliun, tetapi nominal tersebut akan disinkronkan kembali dengan jumlah penerima manfaat hasil pendataan terbaru.

BGN juga menemukan sejumlah dapur MBG yang belum beroperasi tetapi sudah menerima alokasi dana. Dana tersebut kemudian ditarik dan dikembalikan ke kas negara.

"Termasuk ada beberapa dapur, belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit, itu sudah kita ambil kita kembalikan ke kas negara sekitar Rp311 miliar, insya Allah manageable," pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin