Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Minggu (6/12/2020). (Foto: Antara).Advertisement . Scroll to see content
JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos Covid-19. Sejumlah kalangan menyebut Juliari dapat dihukum dengan pidana mati.
Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya telah mengingatkan soal ancaman hukuman mati terhadap oknum-oknum yang mempunyai rencana untuk melakukan tindakan pidana korupsi terhadap anggaran penanganan Covid. Peringatan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.
“Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan dalam bencana tidak lepas ancaman hukuman pidananya adalah pidana mati,” kata Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Rabu (29/4/2020).
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) MUI Ikhsan Abdullah. Menurut dia, perbuatan menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) tersebut bisa dikenakan hukuman mati.
"Mensos Juliari Batubara bisa diancam hukuman mati, karena melakukan korupsi di saat negara dalam bahaya pandemi Covid-19," katanya.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memberikan ruang pidana mati bagi pelaku. Hal ini diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
Apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu? Hal ini diterangkan dalam Penjelasan UU tersebut.
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) yakni, “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Virus Corona Disease-2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keppres diteken pada Senin, 13 April 2020.
“Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional,” bunyi butir pertema Keppres tersebut.
Mantan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK Febri Diansyah berpandangan, hukuman mati bagi terpidana korupsi bukan slogan yang dengan mudah digaungkan. Menurutnya hal ini tak tepat dijadikan landasan hukuman mati dalam dugaan suap bansos yang kini diungkap KPK.
“Pagi. Ada yang pake slogan hukum mati koruptor saat pandemi. Seolah2 seperti serius berantas korupsi,” ujar Febri di akun Twitternya @febridiansyah, Minggu pagi.
Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memang ada ‘kondisi tertentu’ di mana terpidana korupsi bisa diancam dengan hukuman mati.
“Tapi hanya korupsi kerugian negara (Pasal 2). Sedangkan OTT kemarin suap bansos Covid-19. Jenis korupsi dan pasal yang berbeda,” tulis Febri.
Editor: Zen Teguh
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!Follow
Djairan 
