BNPP Sebut Ada 29 Titik Ilegal di Lintas Batas Indonesia-Malaysia

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menyebut ada 29 titik lintas batas tak resmi (ilegal) pada garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Puluhan titik tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum, sosial dan ekonomi di kemudian hari jika tak ditangani secara komprehensif.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon mengungkapkan, data tersebut berasal dari Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI. "Ke-29 titik lintas batas tidak resmi ini tersebar di 9 desa dan 3 kecamatan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang," katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Sebaran titik lintas batas ilegal di Kabupaten Sambas berada pada Kecamatan Paloh (Desa Temajuk 2 titik) dan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Sei Bening 1 titik dan Desa Sebunga 2 titik). Sedangkan di Kabupaten Bengkayang berada pada Kecamatan Jagoi Babang (Desa Pareh 2 titik, Desa Semunying 7 titik, Desa Semunying Jaya 1 titik, Desa Sekida 4 titik, Desa Jagoi Babang 6 titik dan Desa Siding 4 titik).

Sejak 28 September hingga 3 Oktober 2020, Robert mengatakan, BNPP bersama Imigrasi dan TNI melakukan identifikasi ke-29 titik lintas batas tersebut. "Maksud dari kegiatan identifikasi titik lintas batas tidak resmi ini adalah untuk memetakan dan merumuskan kebijakan lebih lanjut dan komprehensif terhadap jalur-jalur yang belum dinyatakan sebagai perlintasan resmi," tuturnya.

Baca Juga

Satgas Pamtas Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Simbolon memaparkan, perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia berada di 5 kabupaten yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Panjang garis batas 966 kilometer (km) yang melintasi 98 desa dan 14 kecamatan.