BNPT Diusulkan Jadi Komisi Nasional Penanggulangan Terorisme

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) akan disahkan pada Jumat (25/5/2018). Menurut dia, seluruh fraksi, DPR secara kelembagaan, dan pemerintah sudah satu suara untuk pengesahan revisi UU Antiterorisme.

Sebelum disahkan, Ketua DPR juga menerima banyak masukan dari sejumlah ormas dan elemen masyarakat. Salah satunya, nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan untuk dihapus dan diubah menjadi Komisi Nasional Penanggulangan Terorisme‎. Usulan tersebut datang dari Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah M Busyro Muqoddas.

Israel Akan Persenjatai 10.000 Tentara Cadangan

"Itu kita tampung kemarin beliau (Busyro) datang ke kantor kami (DPR). Kita tampung. Kita juga mengusulkan agar masa tahanan (terduga teroris) 30 hari dikurangin jadi dua minggu plus satu minggu. Jadi lebih kurang 21 hari. (Perubahan nama BNPT) ‎kita telah sampaikan ke pansus, biar pansus memutuskan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini kepada wartawan usai buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Bamsoet mengatakan, salah satu yang menjadi bahan pembahasan terkait BNPT ‎dan masa penahanan terduga teroris. Setelah itu, DPR tinggal merangkum dan membahas kembali dua atau tiga kalimat terkait redaksi yang mesti diakomodir. Khususnya soal ideologi, ancaman keamanan negara, tujuan dengan motif politik dalam draf revisi UU tersebut.

"Soal (revisi UU) terorisme ini sekarang sedang dalam pembahasan. Besok (Rabu) dilanjutkan pembahasan dengan pemerintah. Karena kita berharap soal definisi yang tinggal sedikit lagi bisa kita tuntaskan. Sehingga hari Jumat bisa kita ketok palu UU Antiterorisme," kata Wakil Ketua Koordinator II Bidang Pratama DPP Partai Golkar ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan,‎ konteks penanganan teror yang terus terjadi memang instrumen UU Terorisme sangat dibutuhkan. DPR secara kelembagaan sangat mendukung pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme). Bahkan untuk revisi UU tersebut sudah ada Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari lintas fraksi dan lintas komisi yang menangani.

Ace mengatakan, seluruh fraksi juga intens dan secara khusus membahas tentang revisi UU tersebut. Selama ini mandeknya pembahasan dan pengesahan revisi UU Antiterorisme karena belum ada persepsi yang sama dari pemerintah tentang beberapa hal, termasuk defenisi terorisme.‎

"Kami di DPR sudah sepakat bahwa kalau pemerintah sudah satu persepsi dan satu suara, besok juga pada saat masa sidang sudah bisa disahkan dalam rapat paripurna. DPR punya komitmen yang kuat untuk membahas dan mengesahkan revisi UU itu," ujar Ace.
‎

Editor: Azhar Azis