BPH Resmi Jadi Kementerian, DPR: Pendaftaran hingga Pelayanan Haji Jadi Lebih Baik

JAKARTA, iNews.id - Badan Penyelenggara Haji (BPH) resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah menyusul telah disahkannya RUU Haji menjadi undang-undang. Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menilai pendaftaran hingga pelayanan haji akan lebih baik.

Menurut dia, transformasi ini sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah selama ini.

Baca Juga

5 Negara Paling Sukses Melawan Kemiskinan, Salah Satunya Jadi Negara Adidaya

“Perubahan kelembagaan dari BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar perubahan nomenklatur. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam upaya kita melakukan reformasi struktural yang fundamental," kata Singgih, Kamis (10/9/2025).

Dengan status kementerian, ia berharap otoritas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan memiliki posisi yang lebih kuat, anggaran yang lebih jelas, dan koordinasi yang lebih solid dengan kementerian/lembaga lainnya.

Baca Juga

BP Haji Jadi Kementerian, Gus Irfan Disapa dengan Sebutan Menteri di DPR