BPJPH Dinilai Tak Maksimal, Pemerintah Diminta Bentuk Badan Halal

Aditya Pratama · Rabu, 14 Agustus 2019 - 18:08 WIB
BPJPH Dinilai Tak Maksimal, Pemerintah Diminta Bentuk Badan Halal

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah (dua dari kiri) dalam diskusi bertajuk “Urgensi Kemandirian Badan Halal” di Auditorium Gedung SINDO, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). (Foto: iNews.id/Aditya Pratama).

JAKARTA, iNews.id - Indonesia Halal Watch (IHW) mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Halal, lembaga yang berwenang mengurusi tentang sertifikasi halal di Indonesia dan setingkat kementerian. Badan Halal perlu dibentuk mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini dianggap tak dapat bekerja maksimal.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah mengingatkan, Indonesia dikenal sebagai negara terbesar dengan mayoritas penduduk beragama muslim yang mencapai 87 persen dari 260 juta jiwa. Namun untuk perkembangan industri halal, Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain.

Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018/2019, Indonesia menghabiskan 170 miliar dolar Amerika Serikat untuk produk makanan halal.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada pada posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia yang artinya Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar untuk industri halal.

Dengan potensi yang ada, kata Ikhsan, semestinya industri halal di Indonesia seharusnya bisa lebih maju dari negara lainnya karena Indonesia memiliki jumlah umat muslim terbanyak saat ini. Sayangnya, itu tak terjadi sampai detik ini.

Permasalahan mendasar tidak majunya industri halal di Tanah Air, kata dia, dikarenakan kurang profesionalnya pengelolaan dari lembaga sertifikasi halal, dalam hal ini BPJPH yang dibentuk pada Oktober 2017 lalu.

"Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah kita mengelola (halal) tidak profesional. Isu sebesar ini seharusnya dikelola profesional dan dibawah Presiden, tapi dikelola oleh sebuah lembaga yang baru hadir ini namanya BPJPH," ujar Ikhsan dalam diskusi bertajuk “Urgensi Kemandirian Badan Halal” di Auditorium Gedung SINDO, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Ikhsan menuturkan, badan yang lahir berdasarkan amanat UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini pun tidak berjalan secara baik dalam melakukan sertifikasi halal usai dibentuk dua tahun lalu.

"Sampai hari ini ga ada apa-apa. Belum bisa menghasilkan lembaga pemeriksa halal (LPH), belum ada auditornya intrumennya, belum ada standarnya, belum ada cara regitrasi, lalu mau dipaksakan jalan di tahun 2019," kata dia.

IHW pun mendorong kepada Presiden Joko Widodo agar membentuk badan halal setingkat kementerian agar dapat mempermudah eksekusi terkait sertifikasi halal.

"Kalau badan ini selevel eselon satu di bawah Kemenag, bagaimana mengurusinya? Ketika mereka meeting bersama menteri, lalu apa? Tunggu menteri? Ngadat seperti sekarang," ucap alumnus Universitas Negeri Jember ini.


Editor : Zen Teguh