BPJPH Dinilai Tak Maksimal, Pemerintah Diminta Bentuk Badan Halal

JAKARTA, iNews.id - Indonesia Halal Watch (IHW) mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Halal, lembaga yang berwenang mengurusi tentang sertifikasi halal di Indonesia dan setingkat kementerian. Badan Halal perlu dibentuk mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini dianggap tak dapat bekerja maksimal.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah mengingatkan, Indonesia dikenal sebagai negara terbesar dengan mayoritas penduduk beragama muslim yang mencapai 87 persen dari 260 juta jiwa. Namun untuk perkembangan industri halal, Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain.

Baca Juga

Majelis Umum PBB Perbarui Mandat Badan Pengungsi Palestina selama 3 Tahun

Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018/2019, Indonesia menghabiskan 170 miliar dolar Amerika Serikat untuk produk makanan halal.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada pada posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia yang artinya Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar untuk industri halal.

Dengan potensi yang ada, kata Ikhsan, semestinya industri halal di Indonesia seharusnya bisa lebih maju dari negara lainnya karena Indonesia memiliki jumlah umat muslim terbanyak saat ini. Sayangnya, itu tak terjadi sampai detik ini.