Buka Diklat Kepala Daerah, Mendagri Ingatkan Ancaman Radikalisme

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka acara pelatihan dan pendidikan (diklat) kepala daerah, baik wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD seluruh Indonesia. Acara diselenggarankan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (12/11/2018).

Pada kesempatan itu, Tjahjo mengingatkan kepada semua kepala daerah dan ketua DPRD mewaspadai ancaman radikalisme terorisme. Selain itu dia juga meminta untuk mewaspadai tindak pidana korupsi.

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

"Tantangan sekarang yang dihadapi saat ini satu, kami ingatkan masalah radikalisme terorisme. Ini dicermati hati-hati," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

Maka, akan ada satu sesi khusus pemaparan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengenai pemetaan terorisme di setiap daerah. Sesi itu akan dilaksanakan secara tertutup.

Bupati Boyolali Dilaporkan Tim Prabowo, Begini Pembelaan Tjahjo Kumolo

"Kasus pengeboman di Surabaya itu sekeluarga dan terjadi di negara kita. Nanti dijelaskan BNPT tolong tertutup karena akan dijelaskan detail sampai jaringan-jaringan itu dari sabang sampai merauke ada," ucapnya.

Menurutnya, saat ini di Indonesia banyak sekali organisasi masyarakat (ormas) yang tersebar di daerah. Dia khawartir maraknya ormas tersebut ada yang berpotensi mengarah radikal dan bertindak menyerupai terorisme.

"Camat harus paham dikecamatan ada Koramil, Babinsa, Polsek, tokoh agama, tokoh adat. Ini harus dilibatkan dalam mengambil keputusan. Ini upaya kita mencermati perkembangan radikalisme terorisme yang merupakan ancaman terbesar," katanya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini selain menyinggung ancaman radikalisme terorisme dan korupsi, juga mengingatkan ancaman narkotika serta pengamanan jelang Pemilu 2019. Dia meminta kepada seluruh kepala daerah yang turut mendukung salah satu pasangan calon capres-cawapres 2019 tidak melanggar aturan.

"Kepala daerah dan wakil mau deklarasi dukung capres mau kampanye boleh tapi harus ada izin. Sebaiknya kalau mau deklarasi capres harinya Sabtu-Minggu saja. Jangan pakai Gedung Pemda, pakai uang sendiri dan cermati semuanya," imbuhnya.

Editor: Kurnia Illahi