Bupati dan Kepala BPBD Kolaka Timur Ditetapkan Tersangka Kasus Suap

JAKARTA, iNews.id - KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tahun 2021. Selain itu, Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah (AZR) juga ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga

Negara Arab Ini Minta Rusia Hentikan Perekrutan Warganya untuk Berperang Melawan Ukraina

Sebelumnya, Andi dan Anza tiba sekitar pukul 18.33 WIB. Andi dan Anza telah diamankan sebelumnya saat tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (21/9/2021) malam. 

Selain menangkap beberapa pihak, tim juga mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan OTT tersebut. Sayangnya, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri masih enggan membeberkan secara detail ihwal siapa saja yang diamankan, berapa jumlah uang serta kronologi operasi senyap tersebut.

Baca Juga

Terjaring OTT KPK, Bupati Kolaka Timur dan Barang Bukti Uang Tunai Dibawa ke Jakarta

"Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud juga diamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti," ucapnya.

Atas ulahnya sebagai pemberi, Anza disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.   

Sedangkan sebagai penerima, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Rizal Bomantama